Myanmar Sangkal Ada Genosida di Rakhine State

PEMERINTAH Myanmar, melalui Duta Besarnya di PBB menyangkal dan menyatakan keberatan atas tudingan adanya genosida 'pembersihan etnis' yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya di Rakhine.

Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar Hau Do Suan sebagai 'hak jawabnya" pemerintah Myanmar terhadap tudingan yang dilontarkan oleh hampir seluruh anggota PBB termasuk Dewan Keamanan PBB dalam menilai situasi di Rakhine. Suan menyampaikan hal itu pada Senin (25/9) akhir pertemuan enam hari para pemimpin dunia di Majelis Umum.

Kendati demikian Suan tidak bisa membantah mengenai penderitaan lebih dari 420.000 muslim Rohingya yang telah melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh sejak 25 Agustus. Dia hanya mengatakan pengungsian besar-besaran warga muslim Rohingya tersebut terjadi ketika serangan gerilyawan Rohingya terhadap pasukan keamanan terjadi dan mendorong sebuah tindakan keras militer dan pembalasan oleh mayoritas Budha.

Di antara mereka yang menuduh Myanmar mencoba melepaskan diri dari Rohingya adalah Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, kepala hak asasi manusia PBB Zeid Ra'ad al-Hussein, dan sejumlah negara Islam, termasuk Uni Emirat Arab .

Dalam penyangkalannya tersebut Suan mengatakan bahwa para pemimpin Myanmar, yang telah lama mengupayakan kebebasan dan hak asasi manusia, tidak akan mendukung kebijakan tersebut (genosida). "Kami akan melakukan segalanya untuk mencegah pembersihan dan genosida etnis," ujarnya.

Suan menjelaskan masalah di Rakhine State sangat kompleks dan mendesak negara anggota PBB dan masyarakat internasional untuk melihat situasi di Rakhine utara secara obyektif dan dengan cara yang tidak bias.

Menunjuk pada serangan awal oleh gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army, yang dikenal dengan ARSA, Suan menegaskan bahwa hal itu merupakan tanggung jawab setiap pemerintah untuk memerangi terorisme dan melindungi warga sipil yang tidak bersalah.

Namun penyangkalan Suan dimentahkan oleh Amnesty International yang telah menemukan bukti adanya "demonstrasi pembakaran yang sistematis" oleh pasukan keamanan Myanmar yang menargetkan puluhan desa Rohingya.

Tidak itu saja, kelompok hak asasi manusia merilis video, foto satelit, rekening saksi dan data lainnya yang menemukan lebih dari 80 situs dibakar dan mengatakan baru-baru ini pada Jumat (22/9) bahwa kebakaran baru berlanjut di Rakhine dan bahwa gambar satelit dan video menunjukkan asap meningkat dari desa-desa warga muslim Rohingya.

"Rohingya telah menghadapi penganiayaan dan diskriminasi di Myanmar yang mayoritas warganya beragama Budha selama beberapa dekade dan ditolak kewarganegaraannya, meskipun mereka telah tinggal di sana selama beberapa generasi," ujar pernyataan kelompok HAM.

Hal itu juga didukung sikap pemerintah Myanmar yang mengatakan bahwa tidak ada etnisitas seperti Rohingya dan berpendapat mereka orang Bengali yang secara ilegal bermigrasi ke Myanmar dari Bangladesh.

Atas sikap resmi pemerintah Myanmar yang terus mengelak adanya fakta di lapangan dan belum menyampaikan solusi atas masalah itu, Wakil Presiden AS Mike Pence pada minggu lalu menyesalkan "kekejaman mengerikan" pasukan keamanan Myanmar dan memperingatkan bahwa kekerasan terhadap Rohingya akan "menabur benih kebencian."

Pence juga menyerukan diakhirinya kekerasan dan solusi jangka panjang dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil "tindakan keras dan cepat" dan "memberi harapan dan bantuan kepada orang-orang Rohingya pada saat mereka membutuhkannya."Dia tidak menentukan tindakan apa yang dia cari," ujar Pence mengkritik keras pemerintah Myanmar yang pasif sekaligus ofensif dalam menangani masalah Rohingya ini.

Untuk itu DK PBB dijadwalkan mengadakan konsultasi pribadi di Myanmar pada hari hari ini Selasa (26/9) dan sebuah pertemuan terbuka pada Kamis (28/9).(AP/OL-3)