8 Negara Masuk Daftar Travel Ban AS

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kemarin, mengeluarkan travel ban baru. Dalam larangan baru itu, Korea Utara (Korut), Ve­nezuela, dan Chad masuk daftar delapan negara yang dianggap tidak aman dan kurang ­kooperatif dengan pemerintah AS.

Travel ban baru itu dikeluar­kan untuk menggantikan aturan lama yang membuat Trump dipandang berusaha menghalangi warga muslim masuk ke AS sejak dia berkuasa pada Januari lalu.

“Membuat Amerika aman adalah prioritas utama saya. Kami tidak akan mengizinkan masuk siapa pun yang tidak kami pandang aman,” ungkap Trump lewat Twitter.

Sudan, salah satu negara mayoritas muslim yang ada dalam daftar negara di travel ban pertama AS, dikeluarkan dari daftar. Adapun delapan negara baru masuk daftar.

Larangan penuh diberlakukan untuk Korut dan Chad. Adapun larangan terbatas dijatuhkan kepada Venezuela dengan sejumlah pejabat pemerintah dan keluarganya dilarang masuk ke AS.

Negara lain yang masuk dalam travel ban baru AS itu ialah Iran, Libia, Somalia, Suriah, dan Yaman.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Trump mengatakan keputusan travel ban itu dianggap perlu untuk mendesak negara-negara yang masuk dalam daftar untuk memperbaiki prosedur keamanan mereka dan menjalin kerja sama berbagi informasi yang lebih baik dengan AS.

Selain itu, imbuh Trump, kebijakan baru itu juga dibentuk untuk memperbaiki kebijakan luar negeri AS, meningkatkan keamanan nasional, dan memperkuat upaya antiteror dalam negeri.

“Pembatasan ini sangat vital bagi keamanan nasional AS,” ujar seorang pejabat senior yang menegaskan bahwa negara bisa dikeluarkan dari daftar travel ban jika mereka bisa mencapai standar yang ditetapkan AS.

Pemerintah AS juga menegaskan masuknya Korut dan Venezuela dalam daftar itu menggarisbawahi bahwa kebijakan baru itu dilandaskan pada keamanan, bukan pada kebencian terhadap warga muslim.

“Agama bukanlah faktor dalam kebijakan itu,” tegas seorang pejabat senior AS. “Masuknya Venezuela dan Korut menjadi fakta bahwa kedua negara itu tidak bisa memenuhi standar keamanan kami.” (AFP/Arv/I-2)