DK PBB Tolak Pemungutan Suara Kurdi Irak

DEWAN Keamanan PBB memperingatkan referendum kemerdekaan di wilayah Kurdistan di Irak berpotensi menciptakan ketidakstabilan.

Dalam pernyataannya, Kamis (21/9), 15 anggota DK mengatakan referendum yang direncanakan akan digelar pada Senin (25/9) itu dapat menghalangi upaya-upaya dalam menolong pengungsi untuk pulang dan melemahkan kampanye militer terhadap kelompok IS.

Langkah DK PBB itu menambah tekanan terhadap para pemimpin Kurdi Irak untuk menunda pemungutan suara. Sebelumnya, Turki, Iran, dan Irak telah mendesak para pemimpin Kurdi untuk membatalkan rencana tersebut yang juga ditentang oleh AS.

"DK menyatakan khawatir atas rencana pemerintahan wilayah Kurdi untuk menggelar referendum pekan depan itu dapat menciptakan ketidakstabilan," kata DK PBB.

DK PBB menambahkan referendum dijadwalkan diadakan saat operasi ISIL (Daesh) berlangsung. Padahal, peran tentara Kurdi dalam operasi ini sangat penting. Badan itu juga mendesak dialog dan kompromi untuk mengatasi perbedaan antara pemerintahan Irak dan otoritas wilayah.

Kurdi Irak akan memberikan suara pada 25 September dalam referendum tidak mengikat mengenai pernyataan kemerdekaan di wilayah yang sudah otonom sejak berakhirnya Perang Teluk pada 1991.

Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa mereka tidak bisa membantu Kurdi Irak dalam menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik dengan pemerintah Irak jika mereka tetap melakukan pengambilan suara kemerdekaan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Minggu (17/9), mendesak Kurdi Irak untuk membatalkan referendum dan menawarkan bantuan untuk menegosiasikan kesepakatan politik baru antara Baghdad dan Kurdi.

Utusan khusus PBB, Jan Kubis, memberi tahu pemimpin Kurdi Irak Massud Barzani bahwa PBB siap untuk menjembatani negosiasi antara Kurdi dan Baghdad.

Negosiasi itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam dua atau tiga tahun tentang prinsip-prinsip dan pengaturan untuk hubungan di masa depan antara Baghdad dan wilayah Kurdi.

Di lain pihak, pemerintahan Barzani harus setuju menunda referendum setidaknya sampai akhir negosiasi. (AFP/*/I-1)