Warga Catalan Bertekad Tetap Gelar Referendum

PEMERINTAH Catalonia, kemarin (Jumat, 22/9), menegaskan mereka bertekad untuk tetap menggelar referendum kemerdekaan meski mendapatkan pukulan telak dari razia yang dilakukan polisi.

Di Barcelona, ribuan demonstran turun ke jalan untuk hari kedua setelah polisi menangkapi anggota kunci tim penyelenggara referendum yang menurut rencana akan digelar pada 1 Oktober mendatang.

Para demonstran itu berkumpul di luar gedung pengadilan tinggi menuntut tokoh-tokoh referendum tersebut agar dibebaskan. Seorang juru bicara pemerintah Catalonia mengatakan delapan dari 14 orang yang ditahan telah dibebaskan.

Penangkapan tokoh-tokoh dan penyitaan sekitar 10 juta surat suara yang menurut rencana akan digunakan saat referendum itu merusak rencana penyelenggaran referendum secara resmi meski aksi itu bisa dipastikan tidak akan diakui Madrid.

Wakil Presiden Kawasan Catalan Oriol Junqueras yang salah satu ajudannya, Josep Maria Jove, merupakan salah satu orang yang ditahan, mengatakan aksi penangkapan oleh polisi menyebabkan strategi mereka berubah.

"Kondisi saat ini berbeda karena sebagian besar tim kami, setengah dari tim ekonomi, ditangkap," ujarnya. "Akibatnya, referendum tidak bisa digelar dalam keadaan yang kami inginkan."

Presiden Catalonia Carles Puigdemont, Kamis (21/9), merilis pernyataan yang menegaskan referendum akan tetap digelar. "Itu disebabkan kami telah menyiapkan rencana untuk melindungi rencana kami dan memastikan referendum bisa digelar," tegas Puigdemont.

Sementara itu, Pengadilan Konstitusi Spanyol menjatuhkan denda kepada 24 pejabat Catalan yang terlibat dalam rencana referendum, terbesar sebanyak 12 ribu euro (sekitar Rp191 juta) per hari.

Dalam sebuah pernyataan resmi, pengadilan menjatuhkan denda terbesar kepada Josep Maria Jove, tangan kanan Wakil Presiden Catalonia Oriol Junqueras.

Jove merupakan salah satu dari 14 orang yang ditangkap pada Rabu (20/9) dalam sebuah razia terhadap para pencetus referendum Catalan pada 1 Oktober mendatang.

Denda tersebut, ungkap pengadilan, akan terus berlaku hingga Jove dan pejabat Catalan lainnya bisa memastikan bahwa mereka telah membatalkan rencana untuk menggelar referendum. (AFP/*/I-2)