Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM sidang tahunan Majelis Umum PBB di New York, krisis Semenanjung Korea yang terjadi akibat uji coba nuklir Korea Utara (Korut) menjadi sorotan. Amerika Serikat (AS) mendesak penjatuhan sanksi-sanksi baru untuk membatasi pembelian senjata nuklir di hadapan Jepang dan Korea Selatan (Korsel) serta mitra dagang Korut, Rusia dan Tiongkok, dalam sidang itu.
Presiden AS Donald Trump juga mengancam akan melenyapkan Korut secara total dalam pidato pertamanya. Dua hari setelah pidatonya itu, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk melarang perusahaan di AS menjalin hubungan dengan Korut.
Ancaman gila Trump itu disebut pemimpin Korut Kim Jong-un hanya akan memperkuat tekadnya, bukan mengintimidasinya. Trump dianggap Kim sebagai 'bocah' berusia 71 tahun yang 'cacat mental' yang malah mendorongnya melakukan tindakan yang dianggapnya benar hingga akhir.
"Trump menghina saya dan negara saya di depan mata dunia dan membuat deklarasi perang yang paling ganas dalam sejarah," kata Kim seperti dilansir kantor berita Korut, KCNA.
"Saya akan membuat orang yang memegang hak prerogatif dari komando tertinggi di AS itu membayar mahal untuk pidatonya. Saya pasti akan menjinakkan seorang tua yang mentalnya gila dengan api," tuturnya.
Reaksi Kim juga diperkuat pernyataan Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho yang hadir dalam sidang PBB tersebut dengan mengatakan Korut sedang mempertimbangkan peluncuran bom hidrogen di luar wilayah mereka.
"Saya pikir itu bisa menjadi tes H-bom pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di atas Pasifik. Terserah pemimpin kami, jadi saya tidak begitu tahu," imbuhnya.
Bisnis dengan Korut
Di sisi lain, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin juga tidak mau kalah untuk memperkuat pernyataan Trump akan sanksi baru. "Lembaga keuangan asing sekarang menyadari, ke depan mereka dapat memilih untuk melakukan bisnis dengan AS atau Korut, tapi tidak keduanya," tegasnya.
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson juga mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, "Korea Utara dapat berasumsi senjata nuklir dapat menjamin kelangsungan rezimnya. Sebenarnya, senjata nuklir jelas-jelas mengarah pada isolasi, pemujaan, dan perampasan yang lebih besar."
Perintah eksekutif Trump sendiri diperkirakan dapat membawa dampak besar pada perusahaan keuangan karena perintah itu juga melarang pesawat terbang atau kapal yang pernah ke Korut kembali ke AS.
Trump juga mengatakan bank sentral Tiongkok telah memerintahkan bank-bank nasional untuk membatasi transaksi mereka dengan Korut. Langkah itu dinilainya sangat berani.
Uni Eropa menyiapkan sanksi sendiri. Blok kaya tersebut menyetujui pelarangan investasi di Korea Utara dan ekspor minyak Uni Eropa, menurut sumber diplomatik di Brussels.
Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono juga mendesak negara-negara untuk memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Korut sebagai tekanan guna mengakhiri rudal nuklir. "Korut akan kehilangan 90% pendapatan ekspor jika semua negara menerapkan resolusi DK PBB," imbuhnya.(AFP/I-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved