Referendum Kurdi Irak di Tengah Krisis Ekonomi

UPAYA referendum kemerdekaan bangsa Kurdi Irak terjadi di waktu daerah otonom di utara ‘Negeri 1.001 Malam’ itu menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam sejarah.

Merosotnya pendapatan pemerintah, tantangan melawan kelompok Islamic State (IS), dan biaya untuk menampung ratusan ribu pengungsi telah menjadi pukulan keras pada anggaran Pemerintah Daerah Kurdistan.

"Pundi-pundi KRG (Pemerintah Regional Kurdistan) kosong dan terbebani hutang," ujar Ruba Husari, seorang pakar industri minyak Irak.

Bank Dunia mengatakan dalam sebuah laporan baru-baru ini bahwa krisis fiskal dan tantangan keamanan yang ditimbulkan oleh IS memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Wilayah ini mendapat keuntungan dari masuknya arus investasi sejak jatuhnya diktator Saddam Hussein pada 2003 dalam sebuah invasi pimpinan AS. Wilayah itu mendapatkan status otonomi dalam konstitusi Irak 2005 dan telah dilihat sebagai ‘sebuah pulau stabilitas’ di sebuah negara yang terjerembab ke dalam anarki.

Ibu kota wilayah itu, Arbil, yang semua suram, berubah dan menggeliat karena investor membangun menara, bangunan mewah, pusat perbelanjaan, dan hotel untuk menjadi tuan rumah eksekutif asing dalam perjalanan bisnis.

Namun geliat itu ambruk pada 2014 karena harga minyak turun, para militan mencaplok wilayah luas di utara Irak yang membebani KRG dan lebih dari satu juta pengungsi Irak dan pengungsi Suriah melarikan diri ke wilayah otonomi itu.

Itu kian diperparah oleh keputusan Baghdad untuk menunda pembayaran untuk KRG sebesar 17% dari anggaran nasional Irak.

Transfer tersebut, senilai sekitar US$12 miliar, mencakup 80% dari pendapatan anggaran daerah. Akibat penundaan itu, upah, termasuk untuk pejuang peshmerga, dipangkas. "Kejutan fiskal sangat parah," kata Bank Dunia.

Dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah menangani pemutusan pendapatan dengan meminjam uang, menunda proyek, dan menunda pembayaran - termasuk gaji pegawai pemerintah. (AFP/OL-3)