Penyelidik PBB Tuntut Akses Penuh Memasuki Myanmar

PENYELIDIK hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa 19/9) mengatakan bahwa mereka membutuhkan akses penuh dan tak terbatas ke Myanmar untuk menyelidiki sebuah krisis kemanusiaan serius dan tengah berlangsung di Rakhine State. Hingga sekarang pemerintah Myanmar belum memberikan ijin seperti yang diminta Dewan HAM PBB itu.

"Penting bagi kita untuk melihat dengan mata kita sendiri situs dari dugaan pelanggaran ini," ujar Kepala Misi Pencari Fakta PBB, Marzuki Darusman. Dia juga mengingatkan agar pemerintah Myanmar tidak melakukan penolakan terhadap misi Dewan Hak Asasi Manusia PBB ini. "Ada krisis kemanusiaan yang serius yang membutuhkan perhatian segera," tambah Darusman.

Sementara itu, Amnesty International pada Selasa (19/9) mengkritik pemimpin Myanmar yang dalam pidatonya di televisi tidak mengutuk adanya dugaan pelanggaran tentara di Rakhine State.

"Aung San Suu Kyi dan pemerintahannya telah 'mengubur kepala mereka di pasir' atas kekerasan di negara bagian Rakhine," demikian pernyataan Amnesty International.

Seperti diberitakan sebelumnya, PBB, kelompok hak asasi manusia, bahkan Uni Eropa menyoroti gelombang pengungsi Rohingya yang menuju perbatasan Bangladesh dengan menuduh pihak militer Myanmar menggunakan peluru dan membakar perkampungan untuk melakukan "kampanye pembersihan etnis" terhadap minoritas muslim.

Dalam pidatonya pada Selasa, Suu Kyi menyatakan simpati atas "penderitaan semua orang" yang terbawa dalam kekerasan namun tidak menanggapi tuduhan pembersihan etnis. Dia malah mengatakan bahwa hanya orang yang bersalah atas pelanggaran hak akan dibawa ke pengadilan.

"Aung San Suu Kyi hari ini menunjukkan bahwa dia dan pemerintahnya masih mengubur kepala mereka di pasir karena kengerian yang terjadi di Negara Bagian Rakhine. Kadang-kadang, pidatonya yang singkat berisi ketidakbenaran dan menyalahkan korban," kata Amnesty.

Kelompok hak asasi manusia mengecam Suu Kyi karena tetap "diam mengenai peran pasukan keamanan", yang mereka tuduh "terlibat dalam kampanye pembersihan etnis".

Kelompok HAM tersebut juga mengkritik seruan Suu Kyi agar para pemantau internasional mengunjungi Myanmar untuk menilai masalahnya sendiri. Alasan itu digunakan pemerintahnya sebagai alasan untuk pemblokiran misi pencarian fakta PBB untuk menyelidiki dugaan kekejaman tentara di Rakhine.

"Aung San Suu Kyi mengklaim bahwa pemerintahnya 'tidak takut dengan pengawasan internasional. Namun jika Myanmar tidak menyembunyikan apa-apa, hal itu seharusnya memungkinkan penyidik PBB bisa leluasa masuk ke negara tersebut, termasuk ke Rakhine State," demikian pernyataan Amnesty Interntional.(AFP/OL-3).