Suu Kyi: Myanmar Siap Memverifikasi Status Pengungsi Rohingya

PEMERINTAH Myanmar mulai menunjukkan sikap simpatiknya terhadap pengungsi muslim Rohingya yang sebagian besar berada di perbatasan Bangladesh. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Selasa (19/9) mengatakan bahwa Myanmar siap 'kapan pun' untuk memverifikasi status 410.000 muslim Rohingya yang telah melarikan diri dari kekerasan dalam beberapa bulan terakhir ini.

Suu Kyi juga menegaskan pemerintah Myanmar siap untuk membantu kembalinya mereka yang memenuhi syarat ke permukiman mereka di Rakhine State.

"Kami siap untuk memulai proses verifikasi setiap saat," katanya merujuk pada mereka yang telah melarikan diri dari eksodus yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Bangladesh, tanpa menjamin kembalinya semua pengungsi.

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB menyerukan langkah-langkah penghentian kekerasan segera terhadap etnis Rohingya yang dilakukan militer Myanmar. Seruan itu disampaikan dalam pertemuan tertutup 15 anggota DK termasuk Tiongkok, pendukung junta militer Myanmar, yang membahas tindakan berlebihan militer di Rakhine.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut kekerasan itu merupakan operasi pembersihan etnik oleh militer Myanmar dan menyerukan penghentian kampanye militer di Rakhine. Sikap DK PBB tersebut sejalan dengan sikap negara ASEAN teruatama Indonesia yang berjuang penuih untuk mengakhiri krisis kemanusian di Rakhine.

"Saya meminta pihak berwenang Myanmar untuk menghentikan aksi militer, mengakhiri kekerasan, menegakkan supremasi hukum, dan mengakui hak kembali bagi semua orang yang harus meninggalkan negara tersebut," kata Guterres, Kamis (14/9).

Secara implisit, dia menentang pembersihan etnik itu. Diplomat asal Portugal itu mendesak Myanmar memberikan jaminan hukum dan kewarganegaraan bagi 1,1 juta warga etnik Rohingya agar hidup normal.

Selain mengecam kekerasan, DK PBB minta relawan kemanusiaan membantu mereka di Rakhine. Duta Besar Inggris Matthew Rycroft menekankan itu pertama kalinya dalam sembilan tahun DK PBB dapat mencapai pendirian bersama tentang Myanmar. "Kami bersatu dalam keprihatinan kami tentang situasi ini setelah mendengar dari pejabat PBB tentang malapetaka yang menimpa Negara Bagian Rakhine dan Rohingya di sana," kata Rycroft, pekan lalu.(AFP/OL-3)