Bangladesh Tuduh Myanwar Memprovokasi Pelanggaran Wilayah Udara

HUBUNGAN Bangladesh dan Myanmar semakin rumit dan sempat memanas. Selain direpotkan oleh arus pengungsi etnis Rohingya yang dikejar-kejar oleh militer Myanmar, Bangladesh dalam beberapa ini mendapat intimidasi dari Myanmar berupa pelanggar wilayah kedaulatan udara.

Merespons sikap keterlaluan pemerintah Myanmar itu, pemerintah Bangladesh memeringatkan Myanmar bahwa jika terjadi "aksi-aksi provokatif" lagi, konsekuensi yang tak diinginkan bisa terjadi dan menimbulkan risiko memburuknya dalam hubungan yang sudah
terganggu oleh krisis pengungsi Rohingya.

Bangladesh kini menampung hampir 400.000 warga muslim Rohingya dari bagian barat Myanmar sejak 25 Agustus yang melarikan diri dari aksi genosida pemerintah Myanmar. Bahkan PBB menegaskan bahwa pemerintah Myanmar merupakan sebuah
"contoh buku teks pembasmian etnis".

Bangladesh mengatakan helikopter dan drone Myanmar telah melanggar wilayah udaranya tiga kali - pada 10, 12 dan 14 September - dan pihaknya telah memanggil seorang pejabat tinggi di kedutaan Myanmar di Dhaka untuk menyampaikan protes.

"Bangladesh mengatakan keprihatinan mendalam atas aksi-aksi provokasi seperti yang dilakukan berulang-ulang dan menuntut Myanmar mengambil langkah-langkah segera untuk menjamin bahwa pelanggaran kedaulatan tersebut jangan terjadi lagi," kata otoritas pemerintah Bangladesh.

Sementara itu, seorang juru bicara pemerintah Myanmar mengatakan ia tak memiliki informasi mengenai insiden-insiden yang disampaikan pemerintah Bangladesh.

Juru bicara pemerintah Myanmar itu Zaw Htay mengatakan Myanmar akan mengecek informasi yang Bangladesh miliki. "Dua negara kami menghadapi krisis pengungsi. Kami perlu kerja sama dengan pemahaman yang baik," kata dia kepada Reuters.

Selama beberapa dekade Bangladesh telah menghadapi warga muslim Rohingya yang masuk ke Bangladesh karena menghindari persekusi di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Di Myanmar Rohingya menjadi korban kebijakan politik rezim militer dan dipandang sebagai migran ilegal padahal sudah berabad-abad hidup di sana.

Bahkan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi penerima penghargaan Nobel perdamaian pun tak berkutik menghadapi tekanan militer dan malah pemerintahnya seperti merestui kebujakan persekusi yang dilakukan pihak militer Myanmar yang dibantu oleh milisi Budhis Rakhinie.(OL-3)