Halimah Yacob, Presiden Perempuan Pertama Singapura

HALIMAH Yacob akan menjadi presiden kedelapan Singapura dan kepala negara perempuan pertama pada minggu ini, dalam pemilihan presiden pertama negara yang diperuntukkan bagi kandidat dari komunitas Melayu.

Mantan ketua parlemen berusia 63 tahun itu adalah satu-satunya calon presiden yang dinyatakan berhak mengikuti pemilihan Presiden Komite Pemilu (PEC). "Apakah ada pemilihan atau tidak, semangat dan komitmen saya untuk melayani rakyat Singapura tetap sama," katanya kepada wartawan.

Dia mengumpulkan sertifikat kelayakan di Departemen Pemilu di sore hari, tak lama setelah menyaksikan pemilihan penggantinya sebagai pembicara di Parlemen.

Setelah memegang jabatan publik utama, sebagai Ketua Parlemen sejak 2013 lalu, Halimah adalah satu-satunya dari tiga calon Melayu yang secara otomatis memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Halimah pun tidak perlu menjalani proses pemungutan suara secara nasional untuk bisa menjabat Presiden Singapura yang baru, setelah kandidat lainnya gugur.

"Saya berjanji untuk melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk melayani rakyat Singapura, dan itu tidak berubah apakah ada pemilihan atau tidak ada pemilihan. Semangat dan komitmen saya untuk melayani rakyat Singapura tetap sama," tegas Halimah.

Setelah dilantik, serangkaian tugas Presiden telah menanti Halimah. Setelah dilakukan amandemen Konstitusi, Presiden Singapura memiliki wewenang untuk memveto atau tidak setuju dengan proposal pemerintah dalam beberapa sektor, antara lain sektor fiskal terkait uang negara, penunjukan jabatan publik, perintah penangkapan di bawah Undang-undang Keamanan Dalam Negeri, juga menolak penyelidikan yang dilakukan Biro Investigasi Korupsi Singapura.

Dalam menjalankan tugasnya, Presiden Singapura bisa berkonsultasi dengan Dewan Penasihat Kepresidenan (CPA). Selain itu, berdasarkan Konstitusi, seorang Presiden Singapura memiliki peran seremonial dan peran komunitas. Peran seremonialnya ialah menjadi Kepala Negara yang merupakan figur simbolis yang mewakili Singapura dalam serangkaian acara kenegaraan, juga dalam berbagai kegiatan di luar negeri, adapun peran komunitasnya adalah menggunakan pengaruhnya untuk mendukung kegiatan amal maupun isu-isu sosial.

Halimah dididik di Singapore Chinese Girls’ School dan Tanjong Katong Girls’ School, sebelum melanjutkan ke University of Singapore di mana dia menyelesaikan gelar LLB (Bachelor Legum Of Law) pada tahun 1978. Pada 2001, dia menyelesaikan gelar LLM (The Master of Laws) di National University of Singapore, dan mendapat gelar Doktor Kehormatan dari National University of Singapore pada 7 Juli 2016.

Karir organisasinya dimulai pada 1978, kala itu dia bergabung dengan National Trades Union Congress (NTUC) sebagai petugas hukum. Dia menghabiskan lebih dari 30 tahun di sana sampai akhirnya ditunjuk sebagai wakil sekretaris jenderal.

Namun, 2001 adalah awal karir politiknya. Dia masuk politik atas desakan perdana menteri Goh Chok Tong dan telah diperebutkan dan dimenangkan dalam empat pemilihan umum. Dia memperebutkan kursi di Jurong GRC dan Marsiling-Yew Tee GRC.

Karir politiknya terus melesat. Pada 2011, dia menjadi Menteri Negara di Kementerian Pengembangan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga Singapura. Lalu, pada 2013, dia ditunjuk sebagai ketua parlemen perempuan pertama di Negeri Singa tersebut.

Pada pemilu 2015, Halimah adalah satu-satunya calon minoritas untuk PAP. Ia pun dikenal aktif berkampanye melawan kelompok Islam radikal. Dia kerap mengecam kelompok Negara Islam (IS).

Sampai akhirnya, pada 11 September 2017, dia dijadwalkan menjadi presiden perempuan pertama di Singapura setelah menjadi satu-satunya calon presiden yang menerima Sertifikat Kelayakan.

Adapun, setiap kandidat calon presiden harus memenuhi serangkaian persyaratan yang diatur dalam Konstitusi Singapura. Kelayakan seorang kandidat dilihat dari integritas, karakter dan reputasi yang baik, serta setidaknya pernah selama tiga tahun memegang jabatan penting dalam pemerintahan (untuk sektor publik) atau pernah menjabat CEO perusahaan dengan total aset minimum SG$ 500 juta (dalam sektor swasta), atau menunjukkan posisi penting dan tanggung jawab besar yang pernah mereka emban sebelumnya.

Melihat rekam jejak karir politiknya, Halimah dianggap memenuhi syarat untuk sektor publik. Kepada rakyat Singapura, Halimah mengajak mereka untuk bekerja sama membangun Singapura lebih kuat. Menurut Halimah, salah satu peran seorang Presiden adalah menyatukan rakyat.

"Saya ingin mendorong rakyat Singapura untuk bekerja bersama dengan saya, agar kita bisa bekerja bersama-sama untuk Singapura yang bersatu dan Singapura yang jauh lebih kuat. Ini adalah perjalanan yang harus kita jalani bersama," tandasnya. (OL-3)