Hunian Baru untuk Rohingya

BANGLADESH kemarin menyatakan akan mendirikan sebuah tempat penampungan baru bagi pengungsi Rohingya yang telah tiba di negara tersebut sejak 25 Agustus.

Tempat pengungsian terbaru itu direncanakan berlokasi di Tying­khali atau berdekatan dengan tempat pengungsian sebelumnya di Balukhali yang sudah dihuni oleh sekitar 50 ribu warga sejak Oktober.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina meminta jajarannya untuk menyiapkan basis data dengan memindai sidik jari para pengungsi Rohingya.

Sementara itu, pejabat Bangladesh lainnya, Ali Hossain, mengatakan rencana pembukaan hunian baru itu masih dalam penggodokan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan badan-badan internasional untuk menangani situasi sangat rumit tersebut.

“Pejabat daerah telah berkunjung ke sana. Jika perlu, kita akan mengambil lahan seluas 400 hektare atau lebih untuk pendirian tempat peng­ungsian terbaru. Pemerintah Bang­ladesh yang bertanggung jawab untuk hal ini,” ungkap Hossain.

Bangladesh kemarin juga memanggil Duta Besar Myanmar untuk Bangladesh dan menyampaikan protes atas aksi tentara Myanmar yang menanam ranjau darat di perbatasan kedua negara. Sejumlah orang dilaporkan terluka akibat ranjau tersebut.

Pasukan penjaga perbatasan Bangladesh mengatakan mendengar sejumlah ledakan besar pada pekan ini. Mereka juga menemukan sejumlah pengungsi yang terluka akibat ranjau tersebut.

Seorang perempuan Rohingya, misalnya kehilangan dua kakinya akibat menginjak ranjau dan kini menjalani perawatan di Bangladesh.

Seorang pejabat senior Bangladesh meyakini Myanmar sengaja menanam ranjau demi mencegah warga Rohingya kembali ke desa-desa mereka di Myanmar.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, yang telah bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka, menegaskan Indonesia siap membantu Bangladesh mengatasi krisis pengungsi Rohingya.

“Krisis kemanusiaan ini harus dihentikan. Saya ulangi, krisis kemanusiaan ini harus dihentikan,” kata Retno, kemarin.

Menlu juga telah mengunjungi Yangon dan bertemu dengan penasihat pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menegaskan pihaknya serta lembaga mitra memerlukan dana US$18 juta sebagai biaya penyediaan kebutuhan pokok pengungsi dalam tiga bulan ke depan. (AP/Ant/Ire/X-11)