Dua Kali Dalam Seminggu DK PBB Adakan Temu Darurat Bahas Bom Hidrogen Korut

DEWAN Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat untuk kedua kalinya dalam seminggu pada Senin (4/9) setelah Korea Utara (Korut) melakukan uji coba bom hidrogen bawah tanah pada Minggu (3/9).

Pertemuan itu diminta oleh para diplomat Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Inggris, dan Korea Selatan (Korsel) dengan tujuan memberi tambahan hukuman dan diskusi mengenai langkah-langkah potensial lainnya.

Perdana Menteri Inggris, Theresa May menyerukan untuk mempercepat pelaksanaan sanksi yang ada dan segera mencari langkah-langkah baru di dewan tersebut.

DK PBB pun telah menegur Korea Utara dan menyatakan negara itu dengan sengaja merongrong perdamaian dan stabilitas regional serta mengulangi tuntutan untuk menghentikan program rudal balistik dan nuklirnya.

Pertemuan itu mengambil langkah untuk membatasi Korea Utara mengekspor produk batubara, besi, timah, dan makanan laut yang nilainya sekitar sepertiga dari total ekspor atau sebesar US$3 miliar tahun lalu. DK PBB juga dapat meminta sanksi atas ekspor yang menguntungkan Korut yakni tekstil.

Kemungkinan lain adalah batasan untuk buruh Korut di luar negeri yakni tidak dikeluarkannya izin baru untuk mereka. Bahkan, Amerika Serikat juga menyarankan beberapa sanksi yakni pembatasan udara dan maritim serta membatasi pengiriman minyak untuk program militer dan senjata Korut.

Namun di pertemuan memunculkan pandangan berbeda dari Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia. Dia menyebut penangangan isu-isu Semenanjung Korea melalui tekanan sanksi tidak mungkin tercapai karena itu tidak membuka opsi untuk Korut terlibat dalam perundingan yang konstruktif.

Rusia dan Tiongkok sama-sama mengusulkan pendekatan dua arah yakni Korea Utara akan menangguhkan pembangunan nuklir dan rudalnya dan AS serta Korea Selatan akan menangguhkan latihan militer gabungan yang diklaim bersifat defensif tapi dianggap invasi bagi Korut.

Baru-baru ini Korut meminta pertemuan DK PBB mengenai perang tersebut. AS membalas dengan mengungkapkan tidak dapat dibandingkan latihan militer yang dipantau internasional dengan program senjata Korut yang dilarang oleh masyarakat internasional.

AS dan Korsel berencana memberi tanggapan dengan meluncurkan lebih banyak pertahanan antirudal dari sistem Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) di pangkalan militer AS, Seongju, 300 km dari Seoul.

Dua pertahanan antirudal telah diluncurkan dari sistem yang dibenci Tiongkok serta belum diketahui dampaknya pada lingkungan. Korsel melakukan latihan rudal balistik awal pada Senin (4/9) sebagai simulasi serangan ke lokasi nuklir Korut Punggye-ri di Laut Timur menanggapi perilaku tetangganya itu.

"Pelatihan tersebut dilakukan untuk menanggapi uji coba nuklir keenam Korea Utara dan melibatkan rudal balistik Hyunmoo di negara itu dan jet tempur F-15K," kata pernyataan kepala gabungan latihan. Di sisi lain AS menyatakan akan melakukan respons militer besar-besaran atas ancaman Korut.

Kekhawatiran pihak Korsel dan AS serta sekutunya lainnya muncul setelah mengetahui bahwa bom hidrogen yang diujicoba Korut diprediksi berkekuatan 50 kiloton, lima kali ukuran bom uji coba pada September tahun lalu, atau tiga kali lebih besar dari bom Hiroshima, Jepang yang dijatuhkan AS pada PD II, menurut pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Militer Seoul menambahkan Korut tampak bersiap meluncurkan rudal balistik yang mungkin antarbenua atau ICBM.

Seminggu sebelumnya DK PBB dengan keras mengecam peluncuran rudal balistik Pyongyang yang mengejutkan di atas Jepang. Kurang dari sebulan yang lalu, DK PBB memberlakukan sanksi paling keras bagi negara yang tertutup itu namun diabaikan. Sementara ini, Korut telah sukses sempurna pada uji coba nuklir keenam sejak 2006. (AFP/AP/OL-3)