Australia,Timor Leste Sepakati Batas Maritim

AUSTRAKIA dan Timor Leste telah mencapai kesepakatan mengenai perbatasan maritim sekaligus mengakhiri perselisihan satu dasawarsa antara kedua negara yang telah menghentikan proyek gas lepas pantai senilai US$40 miliar. Pengadilan Arbitrasi tetap yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, mengumumkan pada Sabtu (2/9) bahwa kedua negara bertetangga itu telah mencapai kesepakatan mengenai bagian-bagian pokok dari batas-batas maritim di antara negara-negara itu di Laut Timor. Namun, rincian kesepakatan itu masih dirahasiakan sampai proses kesepakatan tersebut selesai.

Proses penyelesaian sengketa dimulai tahun lalu dan perundingan yang ditengahi Denmark menghasilkan kesepakatan pada 30 Agustus. Kedua negara itu sepakat membentuk sebuah rezim khusus untuk ladang gas Greater Sunrise, membuka jalan bagi pengembangan dan pembagian hasil pendapatannya, kata pengadilan tersebut dalam pernyataan. "Sampai semua masalah teratasi, rincian kesepakatan atas kedua pihak akan tetap dirahasiakan," kata pernyataan tersebut. "Walau demikian, kedua pihak setuju bahwa kesepakatan yang dicapai pada 30 Agustus 2017, menandai sebuah tonggak penting bagi terjalinnya hubungan antara mereka dan dalam persahabatan bersejarah antara masyarakat Timor-Leste dan Australia," tambahnya.

Pemimpin utusan Timor Leste, kepala perunding dan mantan Presiden Xanana Gusmao, memuji kesepakatan tersebut sebagai peristiwa bersejarah yang menandai dimulainya era baru dalam persahabatan Timor-Leste dengan Australia.
"Saya berterima kasih kepada komisi atas tekad dan kemampuannya dalam membawa kedua pihak bersama-sama, melalui proses yang panjang dan terkadang sulit, untuk membantu mewujudkan impian kami akan kedaulatan penuh dan akhirnya menyelesaikan batas-batas maritim kami dengan Australia," kata Gusmao.

Senada, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan kesepakatan itu semakin memperkuat hubungan jangka panjang dan mendalam antara pemerintah dan rakyat kedua negara. Timor Leste, negara bekas jajahan Portugis, tengah berjuang untuk mengembangkan diri sebagai negara merdeka sejak memisahkan diri dari Indonesia pada 1999. Cadangan gas, yang pernah diakui Australia, merupakan kunci masa depan ekonomi negeri itu. Perselisihan politik yang berlangsung lama telah menyebabkan pemilik ladang gas Greater Sunrise, Woodside Petroleum, Conoco Phillips, Royal Dutch Shell, dan Osaka Gas Jepang, menghentikan proyek tersebut.