Rp26,7 Miliar dari Rakyat Indonesia untuk Bantu Rakhine

MASYARAKAT Indonesia, melalui sejumlah LSM, tampaknya berkomitmen dan serius untuk membantu kondisi Rakhine State yang kembali memanas, pekan ini. Dana sebesar USD2 juta atau setara dengan Rp26,7 miliar digelontorkan untuk membantu wilayah itu.

Gerakan masyarakat yang dipayungi oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) ini juga meluncurkan sebuah program yang baru saja diresmikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang bernama Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Rakhine State.

"Ada 11 lembaga yang tergabung untuk menjalankan program kemanusiaan di Myanmar ini. Program kami ada empat, terkait kesehatan pendidikan, ekonomi dan bantuan dasar selama dua tahun," jelas Koordinator AKIM, Ali Yusup ketika ditemui di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2017.

"Pertengahan 2017 kami sudah bantu perbaikan jalan, shelter, penyediaan makanan, kemudian ada kegiatan di sana. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan pemberian fasilitas pendidikan. Nanti juga ada launching pembangunan sekolah," lanjut dia.

"Kami juga akan bangun pasar dan sudah mendapat persetujuan lisan dari Pemerintah Myanmar dan otoritas di Rakhine. Jalan akses akan kita perbaiki agar komunikasi antar komunitas bisa dibangun dan lancar," tutur dia lagi.

Dari sisi pendidikan, akan dibangun gedung sekolah, sekolah anak, tempat pelatihan guru atau tenaga pengajar karena kondisi sekarang sangat kurang, tidak hanya jumlah tapi juga kapasitas.

"Di bidang kesehatan, kita akan latih tenaga medis. Ini juga penting karena ini terkait jangka panjang. Jadi kalau dilatih sesuai dengan standar medis, mereka akan melakukan kegiatan medis selanjutnya dengan benar," ujar Ali.

Mengenai akses masuk, Ali mengatakan bahwa terkait hal itu Kemlu RI sangat membantu memberikan dukungan akses, salah satunya adalah meminta izin dan bekerja sama dengan otoritas setempat.

"Soal akses, Kemlu akan bantu kami. Sejauh ini tidak ada masalah soal akses karena didukung pemerintah. Kendalanya hanya bahasa. Agak susah karena bahasa berbeda. Mereka juga jarang yang ada bisa berbahasa Inggris," ungkap Ali. Ali menegaskan, semua proses bantuan terbuka karena legal dan didukung pun kerja sama dengan pemerintah. Ia menambahkan, yang paling penting proses ini inklusif. Tidak melihat agama atau suku, utamanya adalah membantu Rakhine. (MTVN/OL-8)