RI Desak Malaysia Selesaikan Sengketa

Indonesia berharap Malaysia segera menyepakati perjanjian perbatasan darat dan laut antara kedua negara bertetangga supaya memberikan impetus bagi pemajuan penyelesaian negosiasi-negosiasi selanjutnya.

Hal itu diutarakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, kemarin, setelah menggelar pertemuan bilateral dengan sejabatnya dari Malaysia, Dato Sri Anifah Aman. Kedua menlu bertemu dalam lingkup Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral (Joint Commission for Bilateral Cooperation/JCBC) ke-15 di Jakarta, 10-11 September.

Mereka membahas sejumlah isu utama yang dihadapi dua negara bertetangga, yakni perdagangan dan investasi, perbatasan, tenaga kerja, kelapa sawit, dan nelayan.

Dengan terkait isu perbatasan, Retno mengatakan sebagai konsekuensi dua negara yang bertetangga dekat, Malaysia dan Indonesia, memiliki banyak perbatasan, baik laut maupun darat.

Untuk perbatasan maritim, sejak JCBC terakhir, Indonesia-Malaysia pada 2015 telah melakukan 9 kali pertemuan, baik pertemuan pada tingkat special envoy maupun pertemuan pada tingkat teknis.

Kedua belah pihak juga telah menyepakati provisional territorial sea boundary (PTSB) di Laut Sulawesi. Indonesia telah meminta kepada Malaysia agar PTSB tersebut dapat diresmikan karena akan memberikan impetus bagi pemajuan penyelesaian negosiasi selanjutnya.

Untuk batas darat, Indonesia menyambut baik panandatanganan nota kesepahaman (MoU) No 20 mengenai The Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on the Demarcation and Survey International Boundary).

“Ini merupakan mandat yang diberikan oleh para leaders (Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak) kedua negara pada saat bertemu dua tahun yang lalu,” kata Retno.

Untuk batas darat, Retno melanjutkan, Indonesia dan Malaysia juga sepakat untuk menyelesaikan lima outstanding boundary problems atau sengketa teritorial untuk sektor Kalimantan Utara dan Sabah serta sengketa serupa di Kalimantan Barat dan Sarawak.

TKI prioritas
Soal isu kerja sama di bidang tenaga kerja, Retno dan Anifah Aman menekankan bahwa masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan prioritas pemerintah Indonesia.

“Kita sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Kita berharap agar penyelesaian pembaruan MoU on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers dapat segera diselesaikan,” ujar Retno.

Indonesia juga mencatat adanya program rehiring dan deportasi yang dijalankan Malaysia dalam upaya membersihkan negara dari tenaga kerja ilegal atau tak berdokumen. Retno menekankan bahwa program ini akan menjadi lebih optimal apabila diikuti juga oleh pemberi kerja atau majikan.

“Indonesia juga menyampaikan harapan kiranya peraturan bersama (share regulation) dapat diterapkan, baik bagi pekerja maupun bagi majikan,” kata Retno.

“Tadi kami juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka pemberantasan perdagangan manusia,” ujarnya.

Anifah Aman mengamini bahwa hubungan Malaysia-Indonesia semakin baik dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut Jakarta sebagai rekan utama Kuala Lumpur di peringkat bilateral, regional, dan global. “Malaysia berupaya melanggengkan hubungan kedua negara dan konsultasi di semua tingkatan demi memperkuat pertukaran ide dan tindakan terbaik,” kata Anifah Aman. (Hym/I-1)

[email protected]