AS Bekukan Aset-Aset Milik 8 Politikus Venezuela

AMERIKA Serikat (AS) kembali menjatuhkan sanksi kepada Venezuela. Kali ini negara adidaya itu memberikan sanksi ekonomi kepada delapan politikus yang terlibat dalam pembentukan majelis baru Venezuela. Sanksi-sanksi itu menandai peningkatan tindakan AS terhadap langkah yang diambil Presiden Venezuela Nicolas Maduro membentuk Majelis Konstituante. AS menilai proses pendirian majelis tersebut sarat kontroversi karena tidak didukung sebagian besar warga Venezuela.

Menurut pemerintah ‘Negeri Paman Sam’, delapan politikus itu ialah orang-orang yang setia kepada Maduro. Mereka kini dimasukkan AS ke daftar hitam untuk mendapat sanksi ekonomi. Kedelapan politikus tersebut ialah anggota kunci komisi presiden untuk majelis, seperti Adan Chavez. Dia pernah menjabat sebagai menteri kebudayaan serta gubernur di negara bagian asalnya, Barinas. Saat ini saudara mantan Presiden Vene­zuela Hugo Chavez itu duduk sebagai sekretaris komisi presiden pada majelis baru. Politikus lainnya ialah Bladimir Humberto Lugo Armas yang menjabat sebagai Komandan Garda Nasional.

Tokoh berpangkat kolonel di Garda Nasional itu pernah dituduh oleh para pengecam pemerintah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Bentuk sanksi ekonomi kepada mereka ialah penguncian aset-aset dalam semua bentuk portofolio yang ditempatkan di ‘Negeri Paman Sam’. Bentuk implementasi lainnya ialah pelarangan perusahaan-perusahaan AS, termasuk bank-bank yang berkantor di negara itu, melakukan hubungan bisnis dengan kedelapan politikus tersebut. AS berang karena menurut otoritas di Washington, Majelis Konstituante yang dilantik pada 4 Agustus lalu, diciptakan melalui proses yang tidak demokratis. Pembentukan majelis itu diduga atas hasutan Maduro.

Tujuannya, menurut pemerintah AS, mematahkan kehendak rakyat Venezuela. Seperti diungkapkan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, Presiden Maduro telah menyampaikan sumpah di Majelis Konstituante untuk lebih memperkuat kediktatorannya.
Tidak hanya itu, Maduro juga berjanji akan terus memperketat cengkeramannya terhadap negara tersebut. “Rezim ini mengabaikan kehendak rakyat Venezuela. Hal itu tidak dapat diterima dan AS akan berdiri bersama mereka yang menentang tirani sampai Venezuela dikembalikan ke demokrasi,” kata Steven.

Saat ini Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan kemungkinan sanksi terhadap para pejabat tinggi Venezuela lainnya, termasuk Menteri Pertahanan Vladimir Padrino dan orang kuat kedua pada Partai Sosialis, Diosdado Cabello. (AFP/Ant/Arv/I-4)