Fretilin dan CNRT akan kembali Berkoalisi

DUA partai terbesar Timor Leste, Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Leste (Fretilin) dan Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste (CNRT), diperkirakan akan melanjutkan koalisi pemerintahan mendatang setelah unggul dalam pemilihan parlemen yang digelar Sabtu (22/7). Fretilin yang dipimpin Presiden Francisco Guterres meraih 29,66% suara, sedangkan CNRT pimpinan Xanana Gusmao mendapat sekitar 29,46%. Pemilu diikuti sekitar 76% dari 760 ribu pemilih.
Jika bergabung, mereka mereka bisa mengamankan 23 dari 66 kursi parlemen.

"Pemilu cukup berhasil menurut standar internasional dan sangat luar biasa bagi sebuah negara berkembang," kata pakar Timor Leste di Universitas Deakin Australia, Damien Kingsbury. Namun, nasib Perdana Menteri Maria de Araujo yang merupakan Fretilin masih disangsikan apakah akan tetap menjabat sebagai kepala pemerintahan yang baru. Di sisi lain, jabatan presiden di negeri itu merupakan jabatan seremonial. Pakar Timor Leste dari Madani Center for Development and International Studies Arya Sandhiyudha menyebutkan koalisi tokoh-tokoh paling berpengaruh seperti Gusmao serta mantan PM dan Sekretaris Jenderal Fretilin Mari Alkatiri akan menjamin stabilitas negeri itu.

"Jelas sekali akan sangat bagus bagi masyarakat Timor Leste jika kedua tokoh berpengaruh tersebut memiliki hubungan yang solid. Hal itu juga akan berdampak baik bagi wilayah ini," kata Sandhiyudha. Para pengamat mengatakan tawaran yang diberikan Fretilin dan CNRT kepada para pemilih adalah serupa, yakni perbaikan ekonomi dan hubungan internasional. "Partai-partai tersebut hanya berbeda kepemimpinan dengan CNRT, sangat bergantung pada Gusmao," papar Sandhiyudha. Dalam pemilu kali ini, Partai Kemerdekaan Rakyat (PLP) yang dipimpin mantan Presiden Taur Matan Ruak mengamankan delapan kursi parlemen atau 11% suara.

Matan Ruak menegaskan tidak akan bergabung dengan koalisi itu. Dia malah mengkritik pemerintah yang dinilainya terlalu memusatkan perhatian pada megaproyek dengan mengorbankan kesehatan dan pendidikan. Setengah dari populasi rakyat negeri itu kini hidup dalam kemiskinan. Pemerintah berjuang memperbaiki mata pencaharian 1,2 juta warganya. Kendati demikian, para analis memuji keberhasilan pemilu di bekas jajahan Portugis itu yang berlangsung tanpa adanya insiden berarti. Tidak ada laporan kekerasan selama pemilu berlangsung meski pada awalnya pemilihan parlemen pertama sejak kepergian penjaga perdamaian PBB dari sana pada 2012 itu dikhawatirkan akan diwarnai kekerasan.