Bahasa Aspek Politis Negara

POLITIK kebahasaan dalam konteks keindonesiaan dimaknai sebagai kebijakan nasional yang dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan berbagai masalah bahasa dalam konsep keindonesiaan dan segala bentuk ekspresi yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, termasuk kegiatan bersastra. Hal tersebut menjadi landasan keterkaitan antara politik dan konsep kebahasaan.

"Berlandaskan hal tersebutlah kemudian tercipta buku berjudul Indonesia dalam Perspektif Kebahasaan," ujar Mahsun MS, pakar kebahasaan yang juga Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, dalam peluncuran bukunya tersebut di Jakarta, tadi malam.

Dia mengatakan pembicaraan mengenai negara bangsa tidak luput dari persoalan elemen pembentuk nasionalisme bangsa. Bahasa jadi salah satu elemen utama nasionalisme bersama dengan ras/suku bangsa, dan agama.

"Berbagai isu kebahasaan yang dihubungkan dengan politik kebangsaan seperti terjadi di belahan barat, timur, dan kawasan tengah Indonesia memberikan gambaran pentingnya mengelola keberagaman bahasa di Indonesia," terang Mahsun.

Meskipun Indonesia terdiri atas tidak kurang dari 659 suku bangsa, bahasa Indonesia telah diakui dan diterima sebagai 'benang pengikat' dalam membangun nasionalisme Indonesia. "Sebagai negara bangsa yang dibangun di atas fondasi nasionalisme bahasa, Indonesia juga mengalami 'gempuran' dari bahasa pula," ujarnya.

Dalam buku ke-13-nya itu juga dibahas bukti kondisi sosial kekinian pengelompokan bahasa-bahasa di Indonesia atas rumpun besar Austronesia dan non-Austronesia yang memiliki keterkaitan dengan strategi geoli-nguistik-politis. Hal itu menyangkut pemanfaatan isu keberbedaan kelompok bahasa untuk tujuan politis.

"Buku ini intinya berisikan semua pengetahuan dan pengalaman saya sepanjang meneliti bahasa. Di sana saya menemukan keterkaitan langsung antara bahasa dan berbagai isu politis di Indonesia," pungkas Mahsun. (ProH-1)