JKN-KIS Wujudkan Pemerataan

PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan program prioritas dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Peran dan kinerja BPJS Kesehatan (BPJS-Kes) dalam mengelola kepesertaan, iuran, dan manfaat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dan jaminan kesehatan.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memberikan sambutan pada rapat arahan strategis nasional BPJS Kesehatan di Palembang, kemarin.

Menko PMK memberikan arah­an dengan tema Meningkatkan kesinambungan program JKN-KIS menuju cakupan semesta melalui keberlangsungan finansial dan kepuasan peserta. Rapat itu juga dihadiri antara lain Gubernur Provinsi Sumatra Selatan Alex Noerdin dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

“Salah satu prioritas pemerataan kesejahteraan tersebut ialah perluasan akses KIS untuk menda-patkan pelayanan kesehatan yang baik.Terkait dengan agenda prioritas tersebut, BPJS-Kes memiliki peran sangat penting untuk ikut mewujudkannya. Karena itu, saya memandang pertemuan ini memiliki nilai strategis untuk menyinergikan upaya kita bersama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan,” kata Puan.

Puan juga menginstruksikan BPJS-Kes segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN-KIS. Hal itu penting sebagai komitmen pemda dalam mendukung program strategis pemerintah.

Pada rapat itu, BPJS-Kes bersa-ma kementerian/lembaga terkait akan mempersiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengendalian Defisit BPJS-Kes. Hal itu guna mengantisipasi potensi defisit anggaran yang diprediksi sebesar Rp3,6 triliun pada 2017 meskipun angka tersebut masih relatif lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya Rp6,8 triliun.

Kepala BPJS-Kes Fachmi Idris mengatakan ada banyak faktor yang memungkinkan terjadinya defisit, antara lain tingkat utilitas atau pemanfaatan program JKN-KIS yang semakin meningkat.

“Perpres ini bagian dari upaya pengendalian masalah anggaran sesuai dengan arahan presiden saat rapat terbatas kabinet. Targetnya tahun ini selesai,” ujarnya.
BPJS-Kes telah menyerahkan draf naskah kepada Kemenko PMK. Selanjutnya masih ada pro­ses administrasi serta pembahasan lebih lanjut. (Mut/DW/DY/H-1)