Kekosongan Obat dalam JKN Diantisipasi

KETERSEDIAAN obat yang belum merata masih menjadi permasalahan yang terus dibenahi pemerintah.

Walaupun berdasarkan indikator ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas periode triwulan III tahun lalu sudah di atas 80% atau melampaui target, masih ada wilayah yang di bawah target tersebut.

"Faktor geografis Indonesia yang luas merupakan salah satu kendala dalam distribusi obat kendati sistem pengadaan obat sudah melalui e-catalogue," ujar Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang, di Jakarta, Rabu (4/1).

Menurut Linda, untuk menanggulangi permasalahan ketersediaan obat yang kerap kali kosong, dibutuhkan pembenahan manajemen suplai obat.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan mendorong fasilitas kesehatan di daerah membuat perencanaan dan pengelolaan obat lebih baik.

Upaya itu dilakukan melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kefarmasian dan memberdayakan tenaga kesehatan yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian.

"Jadi kita mengadakan pelatihan bagaimana bagian farmasi merencanakan dengan baik pengelolaan obat, berarti stok minimal di RS harus sudah ada untuk satu tahun," tutur Linda.

Ia menambahkan setiap tahun dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota serta fasilitas kesehatan, termasuk RS pemerintah dan RS swasta, yang jadi mitra dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diwajibkan mengisi rencana kebutuhan obat (RKO) yang diperlukan untuk tahun berikutnya.

Pihaknya, ujar Linda, sudah mengimbau klinik dan RS swasta agar juga menyusun RKO.

Menurutnya, beberapa RS swasta sudah memberikan RKO sejak 2015 untuk ikut dalam pembelian obat melalui e-catalogue pada 2016.

Pembelian tahun ini didasarkan pada pengajuan RKO yang dilakukan tahun lalu.

"Untuk tahun ini, yang tercatat di e-monitoring dan evaluasi (e-monev), untuk RKO (yang sudah mengisi) antara lain dinas kesehatan provinsi, 513 dinas kesehatan kabupaten/kota, 615 RS pemerintah, 184 RS swasta, 34 RS TNI/Polri, dan 55 apotek," urainya.

Menurutnya, dengan manajemen obat yang baik, terjadinya kekosongan obat dapat dihindari.

Namun, apabila itu terjadi, sudah ada langkah antisipasi yaitu instalasi farmasi yang ada di provinsi bisa menjadi penalang untuk memenuhi kebutuhan obat di kabupaten/kota.

"Tiap provinsi ada buffer stock, bisa dipakai pada waktu kekosongan. Jadi antardaerah saling mengisi," tukasnya.

Sebelumnya, hasil evaluasi pelaksanaan JKN yang dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional menunjukkan kekosongan obat-obatan jenis tertentu masih dijumpai di sejumlah daerah.

Tentu saja, hal itu menyulitkan pasien dalam menjalani pengobatan. (Ind/H-3)