Rabu 23 November 2016, 07:06 WIB

Perdasus Papua Provinsi Konservasi Diberlakukan 2017

Pro/H-2 | Humaniora
Perdasus Papua Provinsi Konservasi Diberlakukan 2017

MI/Panca Syurkani

 

UPAYA penyelamatan ekosistem hutan Papua terutama Papua Barat, dinilai sudah semakin mendesak dilakukan. Degradasi hutan akibat industri serta pengerukan berbagai hasil bumi terus terjadi. Untuk mengatasi hal itu, peraturan daerah khusus (perdasus) yang mengatur implementasi Papua Barat sebagai salah satu wilayah berpotensi alam besar di Papua harus segera ditetapkan.

“Papua selama ini hanya diperhatikan masalah ekonominya saja, sosial, dan lingkungan hidup dilupakan,” ungkap Rektor Universitas Papua Jacob Manusawai dalam seminar Conservation International, di Jakarta, kemarin.

Jacob mengatakan, saat ini pengelolaan tata ruang di Papua sangat berorientasi pada industrialisasi. Masyarakat dibuat jadi ketergantungan. Dengan kondisi tersebut, kemiskinan terus terpelihara.“Jangan sampai pembangunan nasional melindas apa yang ada di Papua. Oleh sebab itu, Papua Barat jadi provinsi konservasi, jadi upaya perbaikan.”

Sekda Papua Barat Nataniel D Mandacan mengatakan, dorongan untuk merampungkan perdasus terus dilakukan. Perdasus yang telah dirancang sejak 2015 ditargetkan dapat ditetapkan pada akhir 2016. Dengan demikian implementasi dapat dilakukan dengan maksimal di Papua Barat.

Dijelaskannya, proses pengembangan perdasus digambarkan dalam Peta Jalan Papua Barat menuju Provinsi Konservasi. Beberapa kegiatan sudah dijalankan sambil menunggu penetapan perdasus mulai dari pembentukan pokja provinsi konservasi, sosialisasi di masyarakat tingkat nasional dan daerah.

“Kami targetkan mulai 2017 perdasus sudah mulai bisa berjalan sebagai landasan hukum. Jadi sosialisasi di masyarakat bisa dilakukan dengan lebih maksimal,” ungkap Nataniel.

Penetapan Papua Barat sebagai provinsi konservasi telah dideklarasikan saat ulang tahun ke-16 Papua Barat pada Oktober 2015. Provinsi Konservasi merupakan inisiatif Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat. (Pro/H-2)

Baca Juga

Dok. Kemendikbud

Majalah DIKTI Raih Silver Winner di InMA 2021

👤Syarief Oebaidillah 🕔Kamis 25 Februari 2021, 00:18 WIB
penghargaan itu menjadi pemicu agar ke depan Ditjen Dikti terus memberikan informasi lebih banyak lagi dan juga dibutuhkan oleh...
Dok. UBL

Terapkan Prokes, UBL Gelar Wisuda Tatap Muka Selama 5 Hari

👤Syarief Oebaidillah 🕔Kamis 25 Februari 2021, 00:16 WIB
Wisuda offline dibagi menjadi tiga sesi, setiap sesinya diberlakukan untuk penyemprotan disinfektan pada area gedung sebagai bentuk...
Dok. Pribadi

Aklamasi, Abdul Ghoni pimpin Forkabi 2021-2026

👤Akmal Fauzi 🕔Kamis 25 Februari 2021, 00:14 WIB
Abdul Ghoni dipastikan memimpin ogranisasi setelah secara bulat terpilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) DPP Forkabi pada 20-21 Februari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya