Pacu Produktivitas Demi Bonus Demografi

BADAN Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pada rentang waktu 2020-2030 bangsa Indonesia akan mengalami bonus demografi.
Pada kurun waktu itu, sebanyak 64% penduduk Indonesia adalah anakanak usia yang produktif dan sementara sisanya yakni 36% ialah usia anakanak dan para orangtua lanjut usia (lansia).

Sayangnya, saat ini, angka penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia terus meningkat. Tak hanya terjadi pada lansia, PTM
pun mulai diderita oleh masyarakat yang termasuk golongan usia produktif.

‘’Hal ini berpengaruh pada produktivitas masyarakat Indonesia dan daya saing bangsa Indonesia. Karena itu, kita perlu upaya
cepat dan serius memperbaiki permasalahan tersebut. Salah satunya ialah melalui upaya memperbaiki kesehatan. Sebab tidak lama lagi Indonesia akan mengalami bonus demografi,’’ ungkap Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dedi Kuswenda di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Jumat (11/11).

Menurut Dedi, upaya serius perlu dilakukan terutama untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat agar mau bergerak dan mengatur pola makan hidup yang sehat. Pasalnya, berdasarkan data Kemenkes yang dihimpun setiap tahun, rata-rata masyarakat Indonesia yang menderita penyakit hingga bisa membuat produktivitas mereka terganggu hanya sebesar 30%.

‘’Jadi sebenarnya jumlah masyarakat sehat itu masih tetap jauh lebih besar. Yang sekarang harus dikejar untuk dilakukan adalah bagaimana membuat yang sehat tetap sehat dan mereka yang sakit tidak menjadi semakin parah,’’ ungkap Dedi. Dedi optimistis dengan peningkatan kualitas kesehatan pada masyarakat, diharapkan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat serta masa bonus demografi tidak akan menjadi sebuah kondisi yang merugikan dan menghasilkan penduduk yang berdaya saing tinggi.

Selain itu, peningkatan angka harapan hidup penduduk Indonesia setiap tahun juga menjadi tantangan yang semakin mendesak
perlunya perbaikan kualitas dan kesadaran terhadap kesehatan di masyarakat.

Seperti yang diketahui, berdasarkan data BPS 2015, angka harapan hidup manusia Indonesia mencapai 70,1 tahun atau meningkat daripada kondisi sebelumnya yakni 70,59 tahun pada 2014 dan 70,40 tahun pada 2013. Bila dibandingkan dengan kondisi angka harapan hidup pada 2010 telah terjadi kenaikan angka harapan hidup yang terlihat signifikan, yakni pada angka 69,1 tahun.

‘’Dengan peningkatan angka harapan hidup tersebut, secara otomatis jumlah lansia juga akan meningkat. Bila pada usia produktif atau sejak muda tidak memiliki kesadaran akan kesehatan yang baik, dikhawatirkan pada beberapa dekade yang akan datang Indonesia akan mengalami kesulitan akibat beban lansia yang besar dan dalam kondisi tidak sehat. Kondisi inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar kelak tidak terjadi beban lansia,’’ ungkap Dedi.

Figur pimpinan

Untuk itu, menurut dia, Kemenkes terus melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini
dilakukan agar masyarakat mengerti bahwa kelak bangsa Indonesia akan mengalami keuntungan jika mampu memanfaatkan
bonus demografi, dan sebaliknya akan merugi ketika malah mengalami beban lansia dalam kondisi tidak sehat.

Namun, menurut dia, selain berbagai jenis sosialisasi dan kampanye yang rutin dijalankan di berbagai daerah, saat ini juga sangat dibutuhkan gerakan massal yang dilakukan secara besar-besaran. Dengan demikian dorongan untuk menjaga kesehatan akan dapat semakin dirasakan oleh masyarakat.

‘’Untuk itu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang akan diluncurkan Presiden Jokowi pada Selasa (15/11) di Bantul,
Yogyakarta, ialah hal sangat positif. Semua lapisan pemerintah hingga masyarakat kami libatkan dan berharap bisa ikut dalam gerakan ini,’’ ucap Dedi.

Untuk mendukung gerakan itu, jelas Dedi, peran dan dukungan terutama dari pimpinan atau kepala daerah dibutuhkan. Kepala
daerah harus memastikan kebutuhan pemenuhan target standar minimal pelayanan kesehatan yang jadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.

‘’Pemimpin juga harus menjadi contoh. Masyarakat butuh figur panutan. Kepala daerah dapat memulainya sebelum diikuti oleh lainnya,’’ katanya. Pada level tataran masyarakat, untuk deteksi dini, pihaknya akan mengajak masyarakat memaksimalkan
fungsi Posyandu dan Posbindu.

Dengan begitu layanan termanfaatkan dan masyarakat pun menjadi sadar serta berubah mindset-nya terhadap masalah kesehatan.
‘’Awalnya kesehatan diperspektifkan jadi tanggung jawab pemerintah berubah menjadi layanan kesehatan sebagai tanggung jawab pribadi, Dari situ kemudian tersadar melakukan gerakan
secara massal,’’ ucapnya. (Pro/S-25)