Mustika Ratu Sambut Baik Putusan MK yang Akui Industri Spa Sebagai Layanan Kesehatan Tradisional.

PT Mustika Ratu Tbk menyambut gembira keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Asosiasi Spa Indonesia (Aspi) terkait pengklasifikasian spa sebagai bagian dari layanan kesehatan tradisional. 

Dalam putusannya, MK menyatakan mandi uap/spa adalah bentuk jasa pelayanan kesehatan tradisional, berbeda dari diskotek, karaoke, klub malam, dan bar, yang selama ini dikategorikan sebagai sektor hiburan.

Keputusan ini memberikan kepastian hukum bagi industri spa dan menepis kekhawatiran masyarakat terhadap stigma negatif yang sering melekat pada layanan ini. Hal itu selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1205 Tahun 2004, yang menetapkan spa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional dengan pendekatan holistik.

Baca juga : MK Tetapkan SPA sebagai Layanan Kesehatan Tradisional, tak Kena Pajak Hiburan

“Kami mengapresiasi keputusan MK yang mengakui spa sebagai bagian dari tradisi kesehatan Indonesia. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan posisi industri spa sebagai layanan preventif dan promotif kesehatan yang mengangkat nilai budaya Nusantara,” ujar Direktur PT Mustika Ratu Tbk sekaligus Ketua III Aspi, Kusuma Ida Anjani, saat konferensi pers Putusan MK tentang Spa sebagai pelayanan Kesehatan tradisional di Jakarta, Jumat (10/1).

Keputusan MK ini juga membuka peluang besar bagi pengembangan wellness tourism berbasis kearifan lokal. Dengan keunggulan spa tematik seperti lulur Jawa, boreh Bali, dan ramuan tradisional lainnya, Aspi optimistis bahwa spa Indonesia dapat bersaing di pasar global.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mendorong pertumbuhan sektor ini sebagai salah satu kekuatan dalam wellness tourism global. Dukungan berbagai pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan mimpi besar ini,” tambah Kusuma Anjani.

Baca juga : Bali Dukung Gugatan Pajak Hiburan ke MK, PHRI: Spa Bukan Industri Hiburan

Aspi didirikan oleh tokoh nasional sekaligus pendiri PT Mustika Ratu Tbk, Almh. DR. BRA. Mooryati Soedibyo, dengan visi besar untuk memajukan industri spa Indonesia. 

Dengan mengedepankan kearifan lokal yang berpadu dengan inovasi, Mooryati Soedibyo membawa warisan budaya Indonesia ke tingkat global melalui layanan spa yang memanfaatkan bahan-bahan herbal seperti jamu, boreh, dan rempah-rempah khas nusantara.

Sebagai pendiri Taman Sari Royal Heritage Spa (TSRH), Mooryati Soedibyo mengembangkan konsep spa berbasis tradisi yang kini menjadi destinasi wisata kesehatan unggulan. 

Baca juga : Penghapusan Presidential Threshold Tak Membuat Politik Nasional Terfragmentasi

TSRH dikenal dengan pengalaman pijat khas Jawa dan perawatan tradisional yang diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Di bawah kepemimpinan Lianywati Batihalim, Asosiasi Wellness & SPA Indonesia terus melanjutkan visi besar pendirinya, dengan fokus pada peningkatan standar layanan spa yang berkualitas, aman, dan profesional. 

Selain mendukung pertumbuhan sektor wellness di Indonesia, Aspi juga berperan aktif melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa spa, memastikan kenyamanan dan keamanan mereka di tengah pertumbuhan industri ini.

Baca juga : Cara Membedakan SPA untuk Kesehatan, dengan Prostitusi Berkedok Terapi Pijat

Dengan adanya putusan MK ini, para pelaku industri spa dapat melanjutkan layanan mereka tanpa khawatir stigma negatif. 

“Ini adalah momen penting yang mempertegas posisi spa sebagai bagian dari kesehatan tradisional Indonesia. Kami berharap industri ini terus berkembang, membawa nama Indonesia lebih tinggi di panggung wellness dunia,” tegas Kusuma Anjani.

Ketua Asosiasi Wellness & SPA Indonesia/Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta (Aspi Wellness & SPA) Lianywati Batihalim menyampaikan rasa syukur atas penegasan dan pengakuan spa sebagai bagian dari kesehatan tradisional yang sudah seharusnya demikian. 

“Ini adalah langkah besar untuk menghilangkan stigma negatif terhadap usaha SPA. Namun, terkait pemberlakuan tarif pajak. Aspi akan memperjuangkan kebijakan tarif kedalam layanan kesehatan  yang sudah diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, sehingga pembebanan pajak memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, tentunya melalui dialog dengan kementerian terkait,” tegasnya. (Z-1)