Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Tanpa Intervensi, Menko Muhadjir tidak Yakin Angka Kemiskinan Turun

Fetry Wuryasti
17/9/2024 17:50
Tanpa Intervensi, Menko Muhadjir tidak Yakin Angka Kemiskinan Turun
Sejumlah warga berjalan di area Terowongan Kendal, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Badan Pusat Statistik mencatat jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia pada 2024 sebanyak 47,85 juta jiwa(ANTARA FOTO/Fauzan/nym.)

 

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penanganan kemiskinan di Indonesia cukup berhasil, namun tidak bertahan lama. Tanpa adanya intervensi dari pemerintah, ia yakin kelas menengah semakin turun kelas. Ia mengklaim angka kemiskinan total penduduk Indonesia turun dari 9,8%  menjadi 9,03%. Muhadjir berharap hasil survei kemiskinan pada September 2024 bisa turun lagi.

"Tapi tentu kita tidak bisa berlama-lama. Saya juga tidak menjamin bahwa daya tahan kita terus kuat tanpa intervensi kebijakan, untuk menaikan kembali kelas menengah yang sekarang turun ke bakal calon kelas menengah, dan bakal calon kelas menengah untuk naik ke kelas menengah. Memang ini pekerjaan yang cukup menantang tapi saya optimistis kita bisa melakukan," kata Muhadjir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Baca juga : Pemerintah Provinsi Jawa Timur Raih Paritrana Award 2024, Tingkatkan Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pihaknya, kata Muhadjir,sedang mengusulkan aturan jaminan sosial berupa Penerima Bantuan Sosial (PBI) untuk pekerja sektor informal. Mereka, sambung Muhadjir, dapat dimasukkan ke dalam asuransi ketenagakerjaan.

"PBI sedang kita usulkan, mudah-mudahan sudah bisa adopsi pemerintah baru. Tapi juga sudah ada piloting, ada beberapa pelaku sektor informal dimasukan ke dalam asuransi ketenagakerjaan. Kita dorong dari Pemda dulu, dari pemerintah (pusat) belum ada alokasi untuk PBI, baru PBI kesehatan," kata Jokowi.

Pemerintah akan mengefektifkan fungsi asuransi jaminan ketenagakerjaan, berfokus kepada pekerja formal terlebih dahulu. Sebab menurutnya pekerja formal rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga kehilangan pendapatan.

"Pekerja rentan itu tidak semua pekerja informal, yang informal yang tidak rentan juga banyak. Tapi pekerja formal yang rentan juga tinggi kita fokus sekarang ke pekerja formal dulu, termasuk PHK ini kita efektifkan memfungsikan asuransi jaminan ketenagakerjaan," kata Muhadjir. (H-3)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya