ASN Dituntut Miliki Kompetensi di Bidang Digital

TANTANGAN terbesar yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) di era digital saat ini adalah perubahan mindset. Perubahan itu diperlukan agar bisa beradaptasi dengan teknologi digital yang telah merambah ke berbagai sisi kehidupan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Agama RI Bidang Riset, Hasanuddin Ali saat menjadi nara sumber talkshow Penguatan Kompetensi Digital di Jakarta, Jumat (5/1). Acara ini merupakan bagian dari Devotion Experience (Dev-X) Hari Amal Bhakti ke-78.

"Seringkali Gen X yang berasal dari dunia analog, tergagap-gagap dalam melakukan aktivitas di dunia digital. Menurut saya ini merupakan tantangan yang paling berat dan harus kita tangani,” ujar Hasanuddin Ali di Jakarta, Jumat (5/1/2023).

Hasanuddin menyebut media digital sudah masuk ke ruang-ruang privat masyarakat. "Komunikasi-komunikasi kita di lingkungan terdekat kita, di lingkungan kerja kita, sudah mulai beralih dari komunikasi verbal ke komunikasi teks melalui WhatsApp dan media lainnya," ujarnya.

Ditambahkan Hasanuddin, berdasarkan data, ASN Kemenag yang berusian muda cukup besar. Hal ini menurutnya merupakan modal kuat untuk melakukan akselerasi terhadap program Kemenag dan salah satu caranya adalah melalui digitalisasi. Maka, munculah aplikasi Pusaka Super Aps, pelatihan berbasis digital Massive Online Open Courses (MOOC), dan lainnya.  

Nara sumber lain, Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Kemenag Mastuki menyatakan ASN Kemenag telah bergerak dalam penguatan layanan pelatihan melalui digital. Ia menyoroti perbedaan antargenerasi dalam memanfaatkan layanan digital dengan 72% dari ASN Generasi X memanfaatkan MOOC. Ia juga menekankan pentingnya Digital Learning Center (DLC) yang memungkinkan diakses berbagai generasi.

Ditambahkan yang memanfaatkan MOOC pintar itu usia generasi X, generasi Z, dan sisanya generasi baby Boomer, “Ada gap yang cukup besar, tetapi ASN di Kemenag sangat antusias untuk memanfaatkan layanan-layanan digital itu,” ucapnya.

Dalam konteks inilah, kata Mastuki, DLC yang memacu pihaknya untuk bisa melayani semua ASN dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. "Yang dilakukan pihaknya semuanya bisa diakses, tidak hanya ASN. Terdapat 8% dari jumlah penerimaan manfaat di luar itu adalah masyarakat, seperti pengelola masjid, lembaga keagamaan, dan ormas keagamaan," katanya.

Sedangkan Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN (P3K Bangkom) LAN, Erna Irawati dalam paparannya tentang kebijakan dan klasifikasi kompetensi digital yang sangat dibutuhkan di era yang cepat berubah. Irawati juga membahas peran Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menetapkan digitalisasi sebagai roh sektor publik.

Menurut Erna, ada tiga hal yang akan menjadi pemantik yang perlu diskusikan lebih jauh, yang pertama mengenai kebijakan yang mengatur tentang kompetensi digital bagi ASN. Kedua, klasifikasi kompetensi digital yang sangat dibutuhkan di era yang sangat dibutuhkan yang sangat cepat perubahannya saat ini. Ketiga, yang sudah dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk melakukan penguatan kompetensi digital

“Momentum digitalisasi itu menemukan puncaknya ketika kita memasuki pandemi tahun 2020, kalau di sektor publik sudah banyak, tetapi kelihatannya jalan digitalisasi itu lambat. Ternyata, perubahannya lebih cepat dari yang kita lakukan ketika 2000-2020,” katanya. (RO/R-2)