KND Angkat Beberapa Isu Strategis dari Pengalaman Anggota serta Penyandang Disabilitas di Indonesia

KOMISI Nasional Disabilitas (KND) memiliki isu strategis seperti isu pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pendataan, serta penghapusan stigma. Berangkat dari pengalaman masing-masing anggota serta seluruh penyandang disabilitas di Indonesia yang menjadikan isu-isu tersebut saat ini menjadi fokus dari KND RI.

"Pada prinsipnya sebagai lembaga pemantau kami memastikan terhadap isu tersebut pemerintah dan daerah sudah melakukan upaya-upaya apa saja dan memastikan upaya tersebut berpihak dan menyertakan Penyandang Disabilitas," ucap Komisioner KND RI, Kikin Tarigan saat dihubungi pada Jumat (28/7).

Terkait dengan isu pendidikan, Kikin menjelaskan bahwa saat ini KND bertugas untuk memantau dan terlibat dalam koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang dilaksanakan pada beberapa regional di Indonesia.

Baca juga: Komnas HAM Dorong Pemilu Ramah Difabel

"Mendorong terbentuknya data pilah disabilitas di sektor pendidikan, melakukan advokasi kebijakan dan mendorong dilaksanakannya pemenuhan hak pendidikan anak dalam PPDB," jelas Kikin.

Lalu di isu kesehatan, KND sendiri terlibat dalam intervensi RUU Kesehatan, secara khusus terkait deteksi dan intervensi dini serta rehabilitas kesehatan pada anak sejak dini dan pemenuhan alat bantu kesehatan.

Baca juga: Banyak Hak Penyandang Disabilitas yang Belum Dipenuhi Negara

"Terkait dengan isu pekerjaan, KND memastikan dari 163 Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan yang sduah terbentuk dapat terimplementasi dan memenuhi harapan penyandang disabilitas," ungkap dia.

Kemudian terkait isu pendataan, KND juga melakukan koordinasi secara intens dengan Kantor Staf Presiden, Kemenko PMK agar integrasi data antar Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan secara baik.

"Terakhir, terkait dengan isu penghapusan stigma, KND terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada K/L, pemda dan Perguruan Tinggi terkait konsepsi disabilitas," bebernya.

Menurut Kikin, pada dasarnya seluruh isu tersebut masih penuh tantangan, keterlibatan dalam setiap mandat sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 masih terus dikawal dan dimaksimalkan pemenuhannya kepada penyandang disabilitas. (Fal/Z-7)