Peraturan Tentang Disabilitas di Indonesia Masih Minim

PERATURAN tentang disabilitas di Indonesia masih sangat minim, padahal disabilitas adalah satu kelompok orang yang harus difokuskan oleh negara untuk mencapai pemenuhan haknya.

Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Deka Kurniawan, mengatakan bahwa baru sekitar 20 persen daerah di Indonesia yang sudah mempunyai peraturan tentang disabilitas.

Baca juga: UT dan Pemprov Kaltara Kolaborasi Hasilkan SDM Berkualitas

"Dari 514 daerah, baru sekitar 20 persennya saja yang punya Perda tentang Disabilitas, sebagian itu pun belum sesuai dengan undang-undang, masih banyak yang perlu direvisi," ucap Deka dikuti pada Selasa (6/12).

KND masih akan terus merevisi perda yang masih menggunakan istilah yang dianggap merendahkan dan meminggirkan kaum disabilitas agar bisa menepis stigma tentang penyandang disabilitas.

"Kami akan melakukan kerja sama strategis sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan ditugaskan oleh Presiden terutama dalam sambutan HDI tahun 2022 ini, kami akan merangkul semua pihak yang terkait karena problemnya adalah pemerintah daerah yang belum memiliki perspektif yang utuh tentang disabilitas," tegas Deka.

Ia bersama komisioner KND lainnya melakukan asistensi dan meminta penyandang disabilitas untuk melakukan pemetaan tentang kondisi pemenuhan hak disabilitas di daerah masing-masing. (OL-6)