PERTEMUAN kedua Health Ministers Meeting (HMM) pada 27-28 Oktober ini menghasilkan kesepakatan antar menteri Kesehatan anggota G20 untuk memperkuat komitmen Arsitektur Kesehatan Global. Pertemuan Kedua HMM ini adalah yang terakhir dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia bidang kesehatan.
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan upaya G20 dalam menghadirkan solusi global untuk menjawab tantangan kesehatan bersama merupakan langkah yang mulia.
“Pertemuan ini merupakan puncak dari kerja keras selama 10 bulan terakhir antara seluruh negara G20. Seluruh mitra pemerintah, dan organisasi internasional dalam berupaya membahas bagaimana dapat menguatkan arsitektur kesehatan dunia,” kata Menkes Budi di Jakarta, Rabu (26/10).
Saat ini terdapat lima fokus pembahasan dalam 2nd HMM di Bali. Pertama berkaitan dengan pembentukan komitmen miliaran dolar AS untuk Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF). “FIF sebagai langkah untuk memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respon pandemi,” imbuhnya.
Kedua, G20 bidang kesehatan mendorong upaya mobilisasi penanggulangan medis yang lebih baik di masa kedaruratan kesehatan global. “Sehingga kami dapat terus mengobati semua orang yang jatuh sakit saat terjadi pandemi,” katanya.
Baca juga: KTT G20 Dapat Berikan Manfaat Ekonomi Bagi Pelaku Pariwisata di Bali
Ketiga, terkait mengeksplorasi memperkuat jaringan pengawasan patogen global sehingga dapat mendeteksi patogen dengan lebih optimal sebelum virus berkembang menjadi pandemi global.
Keempat adalah uji coba protokol internasional baru untuk mempermudah pergerakan manusia dan barang, serta jasa antarperbatasan di masa kedaruratan kesehatan global.
“Kelima, kami telah mengajukan upaya untuk menghadirkan jaringan penelitian dan pengembangan secara global pengembangan dan manufaktur jaringan vaksin, terapi dan diagnostik yang lebih adil,” ujarnya.
Budi sangat berharap semua negara G20 dapat mengesampingkan perbedaan yang ada dan terus bekerja sama untuk memperkuat arsitektur kesehatan dunia.
Genomic surveilance
Sementara itu, Juru Bicara G20 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi memaparkan, dalam Pertemuan Menteri Kesehatan Kedua, diharapkan tercapai pengesahan atau outcome document yang merupakan G20 Administers Action.
Dalam pertemuan sebelumnya, yakni Health Working Group Pertama, Kedua, dan Ketiga disepakati bahwa perlu dilakukan penguatan surveilans termasuk genomic surveilance (surveilans genomik). Surveilans genomik sangat berperan besar selama pandemi covid-19.
“Jadi ya bagaimana kita bisa mendapatkan kesepakatan bersama untuk kerja sama sehingga sharing data (berbagi data) dengan platform untuk patogen-patogen yang berpotensi untuk pandemi ke depan, bukan hanya virus influenza,” lanjut Nadia.
Pihaknya juga berharap dengan adanya kesepakatan G20 bisa mendorong negara-negara lainnya untuk turut aktif dalam surveilans genomik ini. Poin penting pada HMM kedua juga berkaitan penguatan protokol kesehatan global.
Bagaimana protokol kesehatan menjadi kekuatan platform bersama yang bisa menghubungkan berbagai sistem digital sertifikasi.
“Berbagai dokumen kesehatan untuk para pelaku perjalanan termasuk juga vaksinasi, pemeriksaan laboratorium sehingga pergerakan orang dan barang ke depan itu tetap akan berjalan,” jelas Nadia.
Menurut dia, dengan adanya pergerakan orang dan barang, perekonomian akan tetap bisa berjalan walaupun dalam situasi pandemi ataupun ancaman pandemi ke depan.
Pertemuan ini juga membahas bagaimana memperluas manufaktur dan kerja sama penelitian dan adanya hub-hub (pusat) manufaktur yang lebih luas terutama negara-negara di kawasan selatan dunia. Terutama dalam perluasan akses untuk vaksin, pengobatan, dan alat-alat diagnostik.
Selanjutnya, terkait soal standar protokol kesehatan global yang memfasilitasi perjalanan antar negara serta adanya saling pengakuan sistem digitalisasi Sertifikat Vaksinasi covid-19 yang terintegrasi. Kesepakatan ini penting karena belum adanya keseragaman standar protokol perjalanan internasional, bahkan antar negara di Eropa dan juga mungkin antar berbagai negara bagian.
“Ini juga akan menjadi tantangan dalam pelaku perjalanan pada saat akan melaksanakan perjalanan jauh. Nah, tentunya keseragaman ini menjadi sangat penting agar tidak timbul tentunya permasalahan,” terang Nadia.
Kemudahan Sertifikat Vaksinasi covid-19 lintas negara juga bertujuan memberikan kenyamanan pelaku perjalanan dalam hal mobilisasi. Hal ini dapat mendorong kembali pemulihan ekonomi dan sosial.
“Tentunya kita lakukan secara digitalisasi Sertifikat Vaksinasi covid-19, khususnya akan mempermudah dan memberi kepastian keamanan dan kenyamanan pelaku perjalanan. Ini akan mendorong secara tidak langsung pulihnya situasi ekonomi dan sosial di berbagai sektor. Karena tadi pergerakan orang dan barang akan tetap terjadi,” tambah Nadia. (Gan/Ant/OL-10)
