Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BNPB melakukan akselerasi vaksinasi terutama dosis ketiga atau booster.
Percepatan harus dilakukan untu mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 akibat merebaknya subvarian baru yaitu BA.4 dan BA.5.
"Vaksinasi harus erus kita dorong. Saya minta Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, dan BNPB mendorong terus agar vaksinasi booster bisa dilakukan terutama di kota-kota yg memiliki interaksi antarmasyarakat tinggi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/7).
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saat ini, baru 24,5% masyarakat Tanah Air yang sudah menerima suntikan vaksin booster.
Capaian yang minim itu tentu memicu kekhawatiran mengingat puncak kasus covid-19 pascalebaran diprediksi baru akan terjadi pada pertengahan Juli mendatang.
Selain mempercepat vaksinasi, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk memperketat kembali pelaksanaan protokol kesehatan.
"Kita gaungkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan. Ini penting karena kita tidak mau pengendalian covid-19 ini bisa mengganggu ekonomi," tandasnya.
Selepas mengikuti rapat terbatas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah ke depan akan menggunakan sertifikat vaksin booster sebagai syarat perjalanan serta kunjungan ke ruang-ruang publik seperti mal dan tempat wisata.
Ia berharap, dengan cara itu, jumlah masyarakat yang menerima vaksin booster akan meningkat secara cepat.
*Kita sadar bahwa masyarakat Indonesia perlu pendekatan khusus untuk bisa terpacu booster. Sama seerti dulu saat vaksinasi dosis pertama dan kedua. Saat itu, orang tua susah sekali. Tapi begitu masuk mal harus sudah divaksinasi, orang tua jadi mau semua. Kenapa? Karena orang tua senang mengantar cucu ke mal. Kita memang perlu pendekatan sosial yang inovatif seperti itu," jelas Budi.
