Dunia Usaha Perlu Perkuat Mitigasi Kejahatan Siber

PERUSAHAAN di seluruh dunia perlu meningkatkan upaya pengelolaan keamanan siber (cybersecurity) untuk mengurangi risiko ancaman kejahatan siber (cybercrime) meski pandemi telah usai. Sebab, digitalisasi dan budaya kerja jarak jauh atau hybrid akan tetap ada. 

Selama dua tahun terakhir pandemi, dunia usaha dihadapkan pada peningkatan ancaman siber dalam berbagai bentuk, mulai dari penipuan online hingga pembobolan data. Survei The 2021 Future of Cyber oleh Deloitte menemukan bahwa peningkatan serangan siber didorong oleh adanya transformasi digital organisasi. Dengan demikian, dunia usaha perlu memperkuat mitigasi risiko kejahatan siber mereka, agar perusahaan tetap mampu berkembang di tengah digitalisasi yang berkelanjutan.

Baca juga: Selama Ramadhan, PPI Guyur 12 Juta Liter Minyak Goreng ke Pasar Tradisional

Organisasi global profesi Akuntan The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), yang terpilih sebagai salah satu anggota B20 Integrity and Compliance Task Force, percaya bahwa diskusi ini penting untuk menjawab tantangan dunia bisnis saat ini. 

Regional Director, China and South-East Asia The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Elaine Hong menyampaikan, isu penguatan mitigasi kejahatan siber juga menjadi topik pembahasan dalam Indonesia Business 20 (B20). Isu ini akan dibawa dan dijawab dalam diskusi B20 Integrity and Compliance Task Force, yang bertujuan untuk mencari rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi tantangan bisnis, termasuk dampak buruk dari kejahatan siber.

“Pandemi telah mempercepat transformasi bisnis pada level yang belum pernah ada sebelumnya. Para pelaku bisnis perlu menyadari risiko etis yang ditimbulkan oleh perubahan yang cepat ini. Kami percaya diskusi kami dalam Integrity and Compliance Task Force sangatlah kritikal untuk mengatasi tantangan ini,” ungkap Elaine dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (8/5).

Ia mengatakan, ancaman kejahatan siber telah merugikan perusahaan yang terkena dampak di tengah percepatan transformasi digital yang dilakukan selama pandemi. Menurut survei Deloitte, 69% pemimpin global dalam penelitian tersebut mengatakan akan ada peningkatan serangan siber yang signifikan di perusahaan mereka pada tahun 2021. 

Sementara itu, 72% responden survei juga mengatakan bahwa organisasi mereka telah mengalami setidaknya 1 dari 10 insiden pelanggaran serangan siber sepanjang tahun 2020. Ancaman siber juga berdampak pada perusahaan dalam banyak hal, mulai dari hilangnya pendapatan, denda peraturan, hilangnya reputasi, gangguan operasional, hingga kehilangan pelanggan. Dalam kasus pelanggaran data, sebuah laporan oleh IBM tentang biaya pelanggaran data 2021 mengungkapkan bahwa biaya pelanggaran data naik dari USD 3,86 juta menjadi USD 4,24 juta, biaya rata-rata tertinggi dalam 17 tahun terakhir.

“Oleh karena itu, dalam forum B20, Integrity and Compliance Task Force akan mencari solusi untuk mengatasi ancaman siber. Ada total 104 institusi dari 28 negara dan 18 industri dalam gugus tugas tersebut,” kata dia. 

Selain itu, meningkatnya kebutuhan akan keamanan siber menyoroti pentingnya peran akuntan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan memitigasi risiko siber, akuntan memainkan peranannya dalam membantu organisasi mendeteksi dan mengevaluasi risiko siber serta meninjau keamanan dan kepatuhan siber perusahaan untuk mencegah potensi ancaman dan serangan dunia maya terhadap organisasi. 

“Sebagai organisasi profesi akuntan, ICAEW bekerja untuk mendukung kantor jasa akuntan yang ingin meningkatkan keamanan siber dan membantu klien meningkatkan keamanan siber mereka,” lanjut dia.

Managing Director International ICAEW Mark Billington mengatakan, ICAEW selalu menjadi advokat dan pemimpin dalam praktik bisnis yang etis. Penguatan dalam hal integritas dan kepatuhan sangat penting bagi bisnis untuk berkembang di era pasca pandemi. Kedua karakteristik ini sangat penting untuk kesuksesan bisnis, karena membantu memastikan terciptanya perilaku bisnis yang etis dan mencegah bisnis terlibat dalam praktik yang tidak etis.

“Kami senang bisa berpartisipasi sebagai anggota B20 Integrity and Compliance Task Force dan saya yakin bahwa diskusi kami dengan para pemimpin industri akan menghasilkan rekomendasi yang positif dan dapat ditindaklanjuti untuk pertemuan G20,” kata dia. (OL-6)