Gelombang Omikron Menghantui, Pemda Dituntut Persiapkan Diri

PEMERINTAH Daerah (Pemda) diminta harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi gelombang omikron dari libur tahun baru 2022 lalu. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan potensi tersebut ada karena pengalaman dari gelombang kasus di tahun 2021.

"Terlebih pula berdasarkan pengalaman kita selama ini, kenaikan kasus baru terlihat pada 2-3 minggu paska periode libur panjang," kata Wiku dalam keterangannya, Rabu (12/1).

Baca juga: Jelang Ujian, Otak Anda Harus Rileks

Sejauh ini, untuk kenaikan kasus positif di Indonesia banyak disumbangkan oleh pelaku perjalanan luar negeri. Dalam hal ini Pemerintah telah memastikan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dilaksanakan dengan ketat.

Sehingga kasus positif yang ditemukan tertangani dengan baik dan dipastikan tidak dapat lagi menular di masyarakat setelah masa isolasi selesai.

Secara terperinci, saat ini kasus positif di Indonesia mulai meningkat selama 2 minggu berturut-turut. Angkanya dari 1.200 menjadi 1.400 kasus, dan pada minggu terakhir mencapai 3 ribu kasus.

"Bahkan angka kasus pada minggu terakhir, naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan minggu sebelumnya," ujarnya.

Wiku mengatakan adanya kenaikan ini harus segera diantisipasi karena jika disandingkan dengan data kesembuhan, dalam seminggu terakhir penambahan kasus positif jauh lebih banyak dibandingkan penambahan angka kesembuhan.

Dirinya mencontohkan per 6 Januari lalu penambahan kasus posistif harian mencapai 533 kasus, sedangkan penambahan kesembuhan hanya sebesar 209 kasus.

Padahal, data 3 minggu sebelumnya walau pun dengan tren fluktuatif, masih menunjukkan penambahan angka kesembuhan pada umumnya lebih tinggi dari penambahan kasus positif.

"Hal ini tentunya menjadi catatan kita bersama. Sebab dalam menangani kondisi tersebut diperlukan investigasi dan analisis mendalam terkait kondisi kasus dalam kaitannya dengan proporsi varian yang beredar di Indonesia," jelasnya.

Untuk itu, dibutuhkan data dan pengetahuan sebagai basis untuk perumusan kebijakan. Seperti data terkait karakteristik penularan, gejala klinis, lama perawatan serta risiko kematian dari varian-varian yang saat ini beredar.

Tentunya hal ini perlu didukung oleh ketersediaan data yang valid, kredibel dan secara real time representatif yang diupayakan oleh fasilitas kesehatan yang tanggap melaporkan perkembangan kasus yang terjadi.

Diperlukan pula peran serta pemda yang menganalisis dan memantau kondisi kasus di daerahnya. Agar kenaikan kasus diakibatkan transmisi komunitas dapat segera teridentifikasi, tercatat dan tertangani tanpa meluas lebih lanjut.

"Masyarakat juga dihimbau untuk turut bersama-sama menjaga kondisi di Indonesia dengan menunda perjalanan ke luar negeri yang tidak mendesak," pungkasnya. (OL-6)