Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong pemerintah daerah Kota Batu, Jawa Timur untuk menetapkan status tanggap darurat dan membentuk klaster pendukung percepatan penanganan bencana.
"Perlu adanya status darurat bencana, disarankan dua minggu ke depan, kemudian mendirikan posko utama dan membentuk klaster-klaster antara lain klaster pencarian, klaster yang mengurus pengungsi, logistik, dapur umum, psikosial, klaster sarana pra sarana, klaster kesehatan dan klaster pemulihan untuk mengurus terkait pendataan rumah yang rusak," ungkap Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan dalam keterangan resmi, Jumat (5/11).
Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terkait kemungkinan adanya bencana susulan, mengingat musim hujan masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.
"Mengantisipasi bahaya susulan, hujan belum berhenti kemungkinan sampai Desember bahkan Januari masih akan turun hujan, harus ada sistem peringatan dini yang dibangun, minimal ada petugas yang memantau keadaan di atas (hulu sungai) untuk kemudian diinformasikan ke posko," pungkasnya.
Baca juga : Kepala BNPB Minta Pemda Kota Batu Utamakan Penyelamatan Warga
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu Agung Sedayu menjelaskan perkembangan penanganan bencana banjir di Kota Batu.
Ia menjabarkan, sejak semalam total alat berat diturunkan 7 unit, dump truck 7 unit, truk tangki 2 unit dikerahkan untuk percepatan penanganan pascabanjir di Kota Batu.
Hingga Jumat (5/11) pukul 11.00, BPBD mencatat terdapat belasan rumah rusak dan 142 warga mengungsi akibat banjir bandang
"Kerugian tercatat oleh kami ada 17 unit rumah rusak, 28 motor rusak, 4 mobil rusak, 8 hewan ternak hilang dan 142 warga mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman," lanjutnya. (OL-7)
Rusaknya ekosistem hulu DAS Citarum secara signifikan meningkatkan bencana banjir di daerah-daerah di sekitar wilayah Bandung, terutama di Bandung Selatan.
Hingga Rabu, (21/5) para korban banjir Grobogan telah lima hari menginap di pengungsian. Mereka mengungsi di Gedung Olahraga (GOR) GOR Tanggirejo.
Menko PMK Pratikno menyampaikan pemerintah serius dalam melakukan penanganan banjir Jabodetabek secara terpadu lintas Kementerian dan Lembaga.
Sebagai respons terhadap bencana tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memastikan layanan kesehatan tetap berjalan bagi para korban bencana banjir.
Cuaca ekstrim yang menyebabkan hujan deras hingga banjir tersebut mengakibatkan 768 gardu distribusi terdampak, sehingga terpaksa dipadamkan sementara demi keselamatan warga.
Dalam satu hari bencana banjir, longsor, pohon tumbang terjadi di 52 Desa di Kabupaten Bogor dan 14 titik di Kota Bogor.
Pemprov Riau mendapatkan bantuan berupa satu unit helikopter water bombing untuk membantu pemadaman Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
BNPB menyebut wilayah Indonesia masih akan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer. Kondisi itu membuat ancaman bencana hidrometeorologi juga masih akan mengintai.
BNPB mencatat 18 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 24 jam sejak Selasa (24/6) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (25/6) pukul 07.00 WIB.
Sebagai bentuk respons, BPBD Kabupaten Demak bersama sejumlah pihak melakukan penanganan darurat, termasuk penutupan tanggul, pompanisasi di titik kritis.
Lokasi banjir antara lain di Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai Utara dan Sinjai Timur. Sedangkan data korban terdampak berjumlah 60 kepala keluarga atau 271 jiwa.
Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah membakar sekitar 96 ha sejak awal tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved