Meniti Karier dari Jalur Kedinasan

TIDAK sedikit lulusan SMA dan sederajat yang enggan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau swasta. Sebaliknya, mereka memilih melanjutkan pendidikan tinggi di pendidikan kedinasan. Alasan mereka cukup sederhana, yaitu agar tidak sulit mencari pekerjaan.

Hal itu dibenarkan pengamat pendidikan M Abduh Zen. Menurutnya, perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian jadi alternatif bagi para lulusan SMA dan sederajat.

Para siswa yang menyelesaikan SMA dan sederajat memilih memfokuskan bekerja sebagai tujuan melanjutkan pada pendidikan kedinasan. Di sisi lain, perguruan tinggi kedinasan juga memiliki peluang karier lebih luas berdasarkan formasi dari institusi tempat pendidikan kedinasan bernaung.

“Mereka yang memilih pendidikan kedinasan akan lebih fokus terhadap jenis pekerjaan yang akan dihadapi sehingga lebih praktikal dan memiliki jenjang karier jelas,” kata Abduh Zen kepada Media Indonesia, di Jakarta, Senin (9/5).

Ia mencontohkan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) di Curug, Tangerang, Banten. Perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan itu membekali anak-anak lulusan SMA dan sederajat dengan keterampilan penerbang yang bermutu tinggi.
STPI Curug memiliki empat jurusan, yakni penerbangan, teknik penerbang­an, manajemen penerbangan, dan keselamatan penerbangan.

Sama halnya dengan STPI Curug, jelas Abduh, perguruan tinggi kedinasan lain juga diminati lulusan SMA dan sederajat. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), misalnya, yang memiliki empat jurusan, yakni akuntansi, pajak, kepabeanan dan cukai, serta manajemen keuangan, tiap tahun selalu dibanjiri peminat dari seluruh penjuru Indonesia.

“Banyak siswa lulusan SMA dan sederajat mengincar STAN karena tawaran peluang karier yang sangat baik di masa depan,” pungkas Abduh.

Dia pun berharap agar guru dan kepala sekolah dapat mengarahkan anak didik mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada pendidikan kedinasan. “Selama ini masih banyak guru dan kepala sekolah yang menganjurkan anak-anak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan swasta. Padahal, di pendidikan kedinasan juga terbuka peluang masa depan mereka,” kata Abduh.

Ia pun meminta kalangan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan pendidikan kedinasan kepada guru, kepala sekolah, dan orangtua siswa. “Sehingga anak-anak bisa menjadikan pendidikan kedinasan sebagai alternatif,” pungkas Abduh.

Terkait dengan imbauan itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Arthur Sumual, meminta siswa lulusan SMA dan sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi di pendidikan kedinasan.

“Apalagi sekarang sistem pendaftaran dilakukan lewat daring sehingga kompetisi begitu terasa dan sangat terbuka peluangnya untuk masuk pendidikan kedinasan,” ujar Arthur, di Minahasa Tenggara.

Pendaftaran daring

Sistem pendaftaran pendidikan kedinasan secara daring itu dibenarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Terobosan itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerimaan siswa pendidikan kedinasan serta menghilangkan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang sering dikeluhkan masyarakat selama ini.

Dia menjelaskan, pendaftaran sekolah dinas secara daring dilaksanakan melalui portal Panseldikdin.menpan.go.id. Seperti halnya dalam seleksi CPNS, peserta yang lolos seleksi administrasi wajib mengikuti tes kompetensi dasar (TKD).

Dalam hal ini, pelaksanaan TKD menggunakan sistem computer assisted test (CAT) sehingga tak ada satu orang atau pihak mana pun yang dapat membantu kelulusan seseorang dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu.

“Hanya hasil tes yang menentukan lulus tidaknya calon siswa ikatan dinas. Jangan percaya kalau ada yang mengaku bisa meluluskan,” tegas Yuddy.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dwi Wahyu Atmaji, menambahkan ada tujuh pendidikan kedinasan yang tahun ini menerima 5.940 kursi calon siswa.

Ketujuh pendidikan kedinasan itu ialah Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN yang membuka kesempatan untuk 3.650 siswa, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan 900 kursi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) yang membuka kesempatan 500 kursi, dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang mencari 300 calon siswa/taruna.

Selanjutnya, Akademi Imigrasi (AIM) dan Poltekip memberikan kuota 260 calon teruna, 250 orang untuk Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), serta sebanyak 80 orang untuk Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN).

“Pendaftaran dapat diakses pada portal setiap kementerian/lembaga pendidikan kedinasan hingga 27 Mei 2016,” pungkas Dwi. (VL/Bay/S-4)