INDONESIA memiliki potensi besar menjadi pemimpin pasar halal dunia. Potensi ini bisa terwujud melalui kolaborasi strategis yang terintegrasi ekosistem industri produk halal dari hulu hingga hilir berbasis digital.
Seiring dengan itu, Indonesia harus memiliki positioning, brand, dan diferensiasi produk halal yang diusung sebagai unggulan dunia.
Demikian salah satu catatan penting dalam Focus Group Discussion (FGD) Global Halal Hub bertajuk “Strategi Produk Halal Menguasai Pasar Global” yang diselenggarakan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan secara hibrid (daring dan luring) dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, dari Ruang Sinergi Sekretariat Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis, seperti dikutip, Jumat (29/10).
FGD yang dilaksanakan bersama Asosiasi Platform Digital Eksport (PDExport) menghadirkan narasumber Lukmanul Hakim selaku Staf Khusus Wakil Presiden RI, Chaerul Saleh selaku Asisten Deputi IV Kementerian Koordinator Peremokoman, Ahmad Lutfi selaku Asisten Deputi Keuangan dan Investasi Sekretariat Wapres, Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Johni Marta, Edhi Kusdiyarwoko selaku Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha Kementerian Koperasi dan UMKM.
Selain itu hadir pula Juan Permata Adoe selaku Wakil Ketua Umum Kamar Dagang & Industri Indonesia, dan Amalia Jayanti Abdullah selaku Komite Ekspor Halal Masyarakat Ekonomi Syariah, dipandu moderator Asisten Staf Khusus Wapres Guntur Subagja Mahardika dan Dhika Yudhistira.
Lukmanul Hakim menegaskan salah satu refocusing Wakil Presiden Ma’ruf Amin mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen produk halal dunia pada 2024. Untuk mencapai itu perlu kolaborasi semua pemangku kepentingan menetapkan langkah-langkah strategis.
“Kita harus menentukan positioning Indonesia sebagai apa dalam ekonomi halal dunia,” kata Lukmanul Hakim. Saat ini, ada tiga sektor unggulan yang dapat menjadi kekuatan produk halal Indonesia, yaitu makanan halal, fesyen dan kosmetik.
Kadin melihat potensi makanan halal sangat besar untuk pasar domestik dan ekspor. “Positioning Indonesia sebagai halal food manufacturer dunia,” ungkap Waketum Kadin Juan Permata Adoe.
Juan menyebutkan Indonesia dapat menjangkau konsumen dan retailer internasional dengan diferensiasi inovatif, kreatif, terpercaya.
Pemerintah, kata Chaerul Saleh, sudah melakukan relaksasi kebijakan untuk mendorong pengembangan produk halal. Di antaranya melalui UU Cipta Kerja, relaksasi ekspor dan impor produk halal tujuan ekspor, sertifikasi produk halal gratis bagi UMKM, peningkatan kualitas, pembiayaan, pelatihan dan pendampingan.
“Sebagian besar negara anggota OKI yang mayoritas penduduk beragama Islam memiliki tuntutan standar dalam pemenuhan atas jaminan produk halal yang tinggi. Ini pasar dengan peluang yang besar,” paparnya.
Johni Marta mengungkapkan tantangan produk halal adalah peningkatan daya saing produk UMKM, peningkatan kolaborasi antar perusahaan di dalam dan luar negeri, pendampingan UMKM, dan indentifikasi hambatan pada negara tujuan ekspor.
Saat ini, Kementerian Perdagangan sedang membicarakan kerja sama perdagangan bilateral dengan Uni Emirat Arab (UEA).
Asisten Deputi Kementerian Koperasi dan UKM Edhi Kusdiyarwoko menyebutkan pentingnya ekosistem digital untuk meningkatkan akses dan memperbaiki bisnis proses sehingga usaha lebih efisien dengan biaya lebih rendah.
Ada empat sektor yang dikembamgkan adalah makanan halal, fesyen muslim, pariwisata halal, dan keuangan syariah.
Lukmanul Hakim kembali memaparkan momentum pandemi Covid-19 menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital produk halal. Ia mencontohkan platform digital anggota Asosiasi Platfom Digital Eksport yang mampu menangkap peluang pasar ekspor melalui aplikasi digital.
“Saya melepas ekspor produk halal berbasis aplikasi digital,” jelasnya.
Ia menjelaskan, Global Halal Hub dapat menjadi kanal dalam ekosistem produk halal. Melalui platform digital dapat memangkas jalur distribusi dan sekat (barrier) yang selama ini terjadi, sehingga memudahkan produsen produk halal, khususnya UMKM, menembus pasar ekspor.
Sehari sebelumnya saat membuka Indonesia Sharia Economic Forum (ISEF) 2021, Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan posisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ditataran global saat ini, cukup menggembirakan dan mendapatkan apresiasi dunia.
Data State Gobal Islamic Economy Report 2020/2021 mencatat bahwa indikator ekonomi syariah Indonesia terus membaik, dan pada tahun 2020 berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
“Dari indikator-indikator ekonomi syariah tersebut, posisi ekonomi dan syariah Indonesia rata-rata masuk dalam peringkat 10 besar, dan dua di antaranya berhasil masuk dalam peringkat 5 besar dunia yaitu sektor makanan dan minuman halal dan sektor fashion atau pakaian muslim,” ujar Wapres. (RO/OL-09)
