KLHK Masukkan Hitungan Pengelolaan Karbon Biru pada Ekosistem Mangrove ke NDC

INDONESIA tengah menyusun regulasi mengenai pengelolaan karbon biru. Salah satu instrumen yang akan dimasukkan yakni serapan karbon biru dalam ekosistem mangrove.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengungkapkan, serapan karbon pada ekosistem mangrove menjadi hal penting dalam rangka pencapaian NDC.

"Dalam hitungan sekarang karbon mangrove belum kita masukan, tapi akan kita integrasikan ke depan," kata Alue dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual, Senin (11/10).

Ia mengungkapkan, pihaknya kini tengah menginvetarisir kandungan karbon yang ada dalam ekosistem mangrove, baik yang ada di batang pohon, ranting, akar, hingga tanahnya.

"Termasuk juga nanti untuk konversi ke tambak, berapa nanti konversi yang terjadi. Lalu pada kayu yang menjadi arang, berapa emission factornya. Ini akan kita integrasikan ke NDC untuk FOLU dan net sink 2030," pungkas dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono melaporkan progres rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan di 2021 sudah mencapai 89%. Adapun, ia memperkirakan target rehabilitasi magrove 2021 selesai pada akhir November 2021 mendatang.

"Mudah-mudahan target yang dilaksanakan untuk percepatan rehabilitasi mangrove dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini. Dan mudah-mudahan hasil rehabilitasi tahun ini bisa menjadi titik awal bagi pulihnya mangrove dan ekosistem bagi kita semua," kata Hartono.

Ia menjabarkan, pada 2021 BRGM menargetkan untuk melakukan rehabilitasi pada 33 ribu hektar lahan mangrove. Secara rinci, 29.500 ribu hektar dilakukan di sembilan provinsi priroritas, yakni Sumatera Utara (Sumut), Bangka Belitung, Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Utara (Kalut), Papua, dan Papua Barat. Sementara itu 3.500 hektar lainnya berada di 23 provinsi.

Baca juga : Sandiaga Uno: Inovasi Pariwisata Buka Lapangan Kerja Berkelanjutan

Ia menyatakan berbagai upaya percepatan yang dilakukan diantaranya melibatkan peran aktif masyarakat dengan pendekatan pemulihan ekonomi nasional.

"Strategi BRGM dan KLHK dalam rehabilitasi dan pengelolaan mangrove mendorong peran serta dan partisipapsi masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat, gambut dan mangrove akan lebih terkelola dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas," beber dia.

Untuk ke depannya, apabila mangrove yang dikelola masyarakat telah direhabilitasi, pengelolaan lahan tersebut akan dilanjutkan oleh KPH sebagai unit terkecil dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak.

"Ini menjadi PR esktra dari kelembagaan KPH untuk bisa lebih diperkuat sehingga punya kemampuan yang lebih memadai dalam memfasilitasi dan mengordinir masyarakat," jabar Hartono.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudyatmoko menjabarkan target rehabilitasi magrove yang akan dilakukan hingga 2024.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan sebanyak 630 ribu hektar dapat direhabilitasi hingga 2024. Secara rinci, pada 2021 akan dilakukan rehabilitasi pada 33 ribu hektar lahan mangrove. Selanjutnya, pada 2022 rehabilitasi akan dilakukan pada 228.200 hektar lahan mangrove. Berikutnya pada 2023 rehabilitasi akan dilakukan pada 199.676 hektar lahan mangrove dan pada 2024 pada 142.625 hektar lahan mangrove.

"Pada 2024 integrasi rehabilitasi mangrove dalam pengelolaan hutan dan lahan diharapkan dapat tuntas," pungkas dia. (OL-2)