Pemerintah Diminta Pastikan Akses Pangan Selama Penerapan PPKM Darurat

PENELITI Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menegaskan pemerintah perlu memastikan akses ketersediaan pangan ke seluruh warga saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat.

"Di tengah ketidakpastian yang saat ini kita alami bersama, akses pada kebutuhan pangan bertambah penting dan harus terus terjamin bagi rakyat Indonesia," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (1/7).

Menurut Felippa, penerapan PPKM mikro darurat merupakan langkah strategis untuk menekan penyebaran covid-19. Namun, diperlukan langkah-langkah tambahan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Baca juga: Ini Alasan Penerapan PPKM Darurat di Seluruh Jawa dan Bali

Hal tersebut, lanjutnya, mengingat penerapan pembatasan ini dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan.

Felippa mengingatkan pandemi menyebabkan disrupsi pada sektor ekonomi karena sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka.

Dia meminta pemerintah memastikan agar masyarakat, terutama mereka yang terdampak dan masyarakat prasejahtera, dapat tetap mengakses komoditas pangan dengan harga terjangkau. Karenanya, ketersediaan pasokan yang cukup perlu jadi fokus pemerintah.

"Semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha maupun distributor pangan, harus bersinergi untuk menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat Indonesia," ujar Felippa.

Dia mengemukakan, berdasarkan data Survei Frekuensi Tinggi Bank Dunia, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu, 31% lebih rumah tangga Indonesia mengalami kekurangan makanan pada Mei 2020.

Menurut Felippa, perlu diingat rantai pasokan makanan tidak hanya mencakup fasilitas pengolahan makanan tetapi juga meliputi pasokan pertanian serta bahan pengemasan dan industri pendukung makanan lainnya. Kekhawatiran dapat muncul dari para pengusaha industri pendukung makanan lainnya ini.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebanyak Rp408,8 triliun pada 2021, untuk mendistribusikan bantuan dan program-program pemerintah guna meringankan beban masyarakat akibat disrupsi ekonomi selama pandemi.

Sebagian besar program merupakan lanjutan dari tahun lalu, di antaranya program Kartu Sembako yang juga dikenal sebagai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp200.000/bulan/keluarga hingga akhir tahun bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bansos Tunai (BST) serta Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021 yang masing-masing ditargetkan menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia diharapkan dapat membantu meringankan masyarakat yang rentan selama pemberlakuan PPKM mikro darurat. (OL-1)