Hoaks Soal Vaksin Rugikan Program Vaksinasi Covid-19

PEMERHATI imunisasi Julitasari Sundoro mengatakan penyebaran hoaks terkait vaksin Covid-19 telah merugikan program vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah. Lantas pemerintah harus segera mengatasi penyebaran hoaks tersebut agar vaksinasi berjalan baik.

"Karena hal ini merugikan program vaksinasi, sehingga berimbas pada rendahnya cakupan vaksinasi, tidak hanya vaksinasi Covid-19," kata Julitasari dalam keterangan resmi, Jumat (4/6).

Baca juga: Puan Berharap Kuota Haji Indonesia Ditambah Tahun Depan

Julitasari meminta agar masyarakat dapat memilah-milah informasi yang tersebar di berbagai platform. Publik pun perlu mendapat penjelasan dari institusi yang kredibel dan dapat dipercaya, seperti Kemenkes dan Kemkominfo.

"Masyarakat jangan menelan mentah-mentah suatu berita dan informasi. Kita harus cek kembali kalau ragu dan tidak langsung menyebarkannya," ujarnya.

Seperti halnya menjawab keraguan masyarakat, Julitasari menerangkan sebenarnya kandungan vaksin Covid-19 ini adalah antigen dari virus SARS-CoV-2. Kandungan itu diperlukan untuk membentuk antibodi.

Dalam pelaksanaan vaksinasi, apabila terjadi demam atau bengkak di tempat penyuntikan tidak perlu panik. Itu adalah hal yang biasa saja dalam proses pembentukan antibodi dalam tubuh manusia.

"Reaksi-reaksi ringan akibat divaksinasi itu bisa hilang dalam satu dua hari. Dalam kartu vaksinasi pun sudah diberikan nomor

kontak untuk menghubungi apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),” tambahnnya.

Salah satu vaksin Covid-19 yang digunakan untuk program vaksinasi nasional adalah AstraZeneca. Direktur AstraZeneca Indonesia, Rizman Abudaeri menyebut pemerintah telah mempertimbangkan kajian ilmiah dan medis sehingga mendatangkan AstraZeneca.

"Tentu dasarnya adalah pertimbangan ilmiah dan medis, sehingga kita harus percaya pemerintah kita telah melakukan evaluasi mendalam sehingga vaksin-vaksin yang telah ditetapkan layak untuk membentuk herd immunity bagi llmasyarakat Indonesia," ujarnya.

Rizman juga menambahkan ketika vaksin akan dipergunakan oleh suatu negara, harus mendapatkan izin oleh otoritas negara tersebut. Khusus untuk Indonesia vaksin harus mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

"Semua vaksin tidak hanya AstraZeneca harus melalui persetujuan Badan POM. Kemudian ada juga persyaratan WHO, yakni vaksin yang dikatakan efektif memiliki efikasi lebih dari 50%,” kata Rizman.

Baca juga: Longsor di Proyek Double Track Kereta Api Bogor Timpa Dua Rumah

Saat ini Indonesia sendiri sudah menerima kurang lebih 6 juta dosis AstraZeneca dari jalur COVAX Facility. 

"Sampai hari ini, ada 400 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca yang sudah diproduksi dan didistribusikan ke 165 negara di dunia. Lalu pada 165 negara di mana vaksin AstraZeneca diedarkan, selalu memantau perkembangan daari sisi keamanan dan efikasi vaksin Covid-19 tersebut," tutup Rizman.(OL-6)