Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo terus mendorong dilakukannya pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan berketahanan demi menjaga kehidupan umat manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya di muka bumi.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri secara virtual Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) P4G - Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 di Korea Selatan, Minggu (30/5).
Sejumlah upaya ekstra, ungkap kepala negara, harus dilakukan demi mencapai pembangunan berkelanjutan.
Yang pertama adalah menyinergikan investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan hijau.
Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional.
"Indonesia juga telah meluncurkan undang-undang Cipta kerja sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan," ujar Jokowi dilansir dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (31/5).
Yang kedua, mendorong inovasi dalam memobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau. Ketersediaan dukungan pendanaan dan transfer teknologi merupakan kunci sukses untuk mendukung langkah tersebut.
Oleh karena itu, sambung Jokowi, Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi.
"Indonesia Tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia, lokasinya di Kalimantan Utara yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia memiliki visi untuk membangun pasar karbon dan akan menjadi pemilik stok karbon terbesar di dunia," jelas mantan wali kota Solo itu.
Terakhir, seluruh negara di dunia perlu memperkuat kerjasama konkret yang bisa segera efektif dilaksanakan dan berkelanjutan. Kita
Masyarakat global harus menghindari kebijakan proteksionisme yang berkedok isu lingkungan. Parameter pro lingkungan juga harus jelas serta diterapkan secara jujur dan transparan.
Jokowi menekankam bahwa kerja sama dan upaya bersama menjadi syarat fundamental bagi kesuksesan ekonomi hijau, terlebih di saat dunia dalam masa pemulihan pandemi.
"Kita tidak bisa melakukan dengan cara-cara biasa, harus dengan cara-cara luar biasa. Kemitraan antarpemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan," tuturnya. (Pra/OL-09)
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Ernest Gunawan menyampaikan alokasi program mandatori B40 pada 2026 ditetapkan sebesar 15,646 juta kiloliter.
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
INDUSTRI panas bumi memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved