Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI IX DPR meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memprioritaskan penanganan pandemi covid-19.
Menurut angota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati penanganan covid-19 dan penyaluran vaksin memerlukan konsentrasi penuh dari pemerintah, terutama Kemenkes. Ia menegaskan permasalahan covid-19 dan vaksinasi menjadi agenda utama komisi kesehatan di DPR.
"Saat ini agenda kita masih covid-19 dan vaksin. Belum ada lagi pembahasan tentang fokus dan prioritas regulasi Kesehatan yang lain seperti kampanye hidup sehat tanpa rokok atau pelarangan iklan rokok," kata Kurniasih di Jakarta, Selasa (11/5).
Sebelum pandemi, Kemenkes memiliki banyak tugas, seperti menangani tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB), mencegah dan mengedalikan penyakit menular dan tidak menular, mengendikan rokok melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012, hingga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Tata Kelola Sistem Kesehatan.
"Hal-hal tersebut dinilai penting, namun harus ditinjau ulang prioritasnya karena covid-19 selama lebih dari satu tahun telah memberikan dampak luar biasa yang menekan seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.
Kurniasih menambahkan DPR bersama dengan Kemenkes bekerja sama mempercepat penanganan pandemi. Pasalnya penanganan pandemi covid-19 merupakan agenda terpenting karena menyangkut keselamatan 271 juta rakyat Indonesia.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tekan Risiko Tingginya Biaya Kesehatan
Anggota Komisi XI Putih Sari juga menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan distribusi yang tepat sasaran untuk mendukung program vaksinasi. Menurut Putih, kesiapan program vaksinasi merupakan langkah penting, sampai dengan pelaksanaan di lapangan.
"Bagaimana ukuran pendataannya? Harus jelas mulai dari kebutuhan vaksin, sumber daya manusia, dan tidak kalah penting cara distribusinya sehingga tepat sasaran dan terencana," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX Yahya Zaini juga mengingatkan, pemerintah perlu berkonsentrasi untuk memastikan distribusi berjalan baik dan tidak menurunkan kualitas vaksin. DPR akan terus melakukan pengawasan distribusi vaksin agar aman digunakan masyarakat.
"Inilah yang harus terus diawasi. Jangan sampai sia-sia vaksinnya. Pemerintah harus menjamin kualitas vaksin yang ada, dari sejak produksi, distribusi, hingga digunakan ke masyarakat, itu semua aman dan efektif," pungkas Yahya. (Medcom/R-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved