Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas optimistis penyelenggaraan haji bisa kembali digelar pada 2021. Pemerintah pun sudah menyiapkan skenario pemberangkatan haji untuk para jemaah jika otoritas Arab Saudi memberikan restu.
Namun, dalam pelaksanaan haji kali ini ada sejumlah kebiasaan masyarakat Indonesia yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Terutama, terkait kebiasaan masyarakat sebelum berangkat ke Tanah Suci.
"Jemaah kita itu biasa kalau mau berangkat haji itu melakukan walimatul safar, saling kunjung-mengunjungi, mencari belanjaan ke mana-mana untuk persiapan selama haji ini," kata Menteri Yaqut di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3).
Pemerintah khawatir kebiasaan itu membuat kerumunan sebelum para jemaah berangkat haji. Tentunya, kebiasaan yang berpotensi membuat kerumunan itu memungkinkan jemaah terpapar covid-19.
Baca juga: Kemenag Susun Strategi Jelang Pembukaan Kembali Haji dan Umrah
Namun, pemerintah sudah memikirkan strategi untuk mengedukasi para jemaah untuk tidak melakukan hal tersebut. Edukasi itu masuk dalam skenario pemerintah dalam pelaksanaan haji 2021.
"Jadi saya kira di Kemenag sudah memikirkan ini semua, insyaAllah kita akan melakukan secara optimal dulu," ujar Yaqut.
Meski sudah siap memberangkatkan jemaah haji, pemerintah belum tahu kapan waktu keberangkatan bisa dilakukan. Hal ini karena Pemerintah Arab Saudi belum memberikan keterangan resmi terkait pemberian izin jemaah asal Indonesia beribadah di Tanah Suci.
Masyarakat diminta bersabar. Pemerintah bakal langsung tancap gas jika lampu hijau sudah diberikan oleh otoritas Arab Saudi.(OL-5)
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved