Koordinasi Kementerian Lembaga Diperkuat untuk Tangani Bencana

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan enam arahan dan rekomendasi terkait penanggulangan bencana gempa bumi serta kiat-kiat menghadapi adanya potensi ancaman tsunami.

Adapun rekomendasi yang pertama, menurut Luhut, implementasi penanggulangan bencana sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2019 harus dilakukan secara nyata.

Dia juga meminta agar peningkatan ketahanan pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, serta peningkatan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dapat dilakukan secara faktual dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

“Implementasi Perpres ini menjadi sangat penting. Kerja sama di antara kita semua antara K/L itu betul-betul saya tekankan harus bisa jalan,” tegas Menko Marvest Luhut dalam keterangan resmi, Jumat (5/3).

Kedua, penguatan jaringan komunikasi dan informasi modern hingga tradisional yang mengacu pada kearifan lokal harus dijalankan secara sistematis, intensif dan berkelanjutan hingga tingkat kabupaten/kota dengan potensi rawan bencana tsunami tingkat tinggi.

Menko Luhut melihat peran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan BNPB sudah berjalan dengan baik dan beriringan bersama pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dia meminta agar kolaborasi tersebut dapat terus dilanjutkan dan jangan sampai terhenti.

“Ini semua sudah disusun. Saya senang BMKG dan BNPB sudah kerja bahu membahu dengan Pemdanya. Tapi ini terus kita exercise tidak boleh lupa,” ujar Luhut.

Baca juga: Kolaborasi Kunci Sukses Pemulihan Bencana di NTB

Ketiga, masyarakat Indonesia harus mengetahui informasi mengenai potensi dan tingkat kerawanan gempa dan tsunami pada tiap daerah yang bersumber dari lempengan megathrust 13 segmen dan sesar aktif 295 segmen.

Sebagaimana menurut sumber data dari BMKG, peningkatan aktivitas gempa bumi dirasakan sejak awal tahun 2021. Oleh sebab itu, tentunya informasi tersebut harus disampaikan dan diterima dengan baik, sehingga seluruh komponen dapat mempersiapkan upaya pencegahan dan mitigasinya.

“Saya minta supaya kita semua melihat ada sumber gempa megathrust 13 segmen. Saya kira bisa dibaca,” tukasnya.

Selanjutnya yang keempat, penanggulangan bencana tak lepas dari peran serta pemerintah di daerah. Selain itu, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan teknis kebencanaan juga harus ditingkatkan.

Menko Luhut menilai peran daerah sangat menentukan. Tanpa peran daerah, maka pemerintah pusat juga tidak akan sempurna dalam menyelesaikan masalah.

“Jangan pemerintah daerah berfikir bahwa ini tugas pemerintah pusat. Tidak. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu di daerah, maka pemerintah pusat tidak akan sempurna bagaimana melakukan mobilisasi kekuatan di daerah,” jelas Luhut.

Kemudian yang kelima, infrastruktur sistem peringatan dini seperti Ina TEWS dan inovasi-inovasi teknologi baru untuk memberikan arahan evakuasi misalnya, harus dapat lebih ditingkatkan dan memenuhi standar serta dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, Menko Marvest Luhut Pandjaitan telah meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani agar memberikan anggaran khusus kepada BMKG dan lembaga terkait untuk memperkuat basis sistem peringatan dini.

Namun, dia juga mengatakan bahwa apabila infrastruktur sistem peringatan dini tersebut dapat diproduksi menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Tanah Air, maka hal itu harus didorong dan diutamakan sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian.

“Kita dorong kemarin. Saya sudah minta ke Menteri Keuangan untuk kiranya mempercepat melengkapi peralatan,” kata Menko Luhut.

“Jangan semua impor saja. Sehingga juga ciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.

Berikutnya yang terakhir, Menko Luhut memberikan peringatan kepada sejumlah daerah seperti Mentawai, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda-Banten, Selatan Bali, Sulawesi Utara-Laut Maluku, Sorong dan Lembang.

"Tolong kepala daerah waspada. Tapi bukan berarti yang lain aman,” pungkas Menko Luhut.(OL-5)