4 Indikator Ini Jadi Fokus Evaluasi PPKM Jawa-Bali Tahap 1

UPAYA pemerintah dinilai masih kurang pada Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tahap 1 sehingga mengakibatkan kebijakan PPKM tidak mampu menekan kasus positif Covid-19 secara signifikan. Bahkan di tengah pemberlakuan PPKM tahap 1, pertambahan jumlah positif Covid-19 kerap menembus angka 10.000 per hari. 

Terkait hal itu, Satgas Penanganan Covid-19 telah melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Pelaksaanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali periode 11-18 Januari 2021.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut pemerintah ingin mendapatkan hasil yang baik dari 4 indikator yang ada. 

"Pemerintah ingin mendapatkan hasil yang baik dari 4 indikator yang ada," kata Prof Wiku kepada Media Indonesia, Sabtu (23/1)

Dia menjelaskan, hasil monitoring evaluasi tentunya menjadi dasar perpanjangan PPKM yang akan dimulai pada 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Sehinga diperlukan waktu tambahan untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

"Perlu waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil tersebut," jelasnya.

Baca juga : RS Rujukan Makin Penuh, Masyarakat Harus Patuh Protokol Kesehatan

Diketahui, PPKM berlangsung di 73 kabupaten/kota, terdiri dari 46 wajib PPKM dan 23 kabupaten/kota inisiatif daerah. Dimana tahap pertama dimulai sejak 11 - 25 Januari 2021.

Sementara itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang PPKM, ada 4 indikator di antaranya indikator kasus Covid-19, indikator kematian, indikator kesembuhan, dan indikator keterisian tempat tidur atau Bed of Ratio (BOR) 

Dimana pada indikator kasus aktif, sebanyak 46 kabupaten/kota mengalami peningkatan, 24 kabupaten/kota menurun, 3 kabupaten/kota tidak mengalami perubahan.

Indikator kematian, sebanyak 44 kabupaten/kota mengalami peningkatan, dan 28 kabupaten/kota mengalami penurunan. Sedangkan indikator kesembuhan, sebanyak 37 kabupaten/kota mengalami penurunan dan 36 kabupaten/kota mengalami peningkatan.

Terakhir pada indikator keterisian tempat tidur atau BOR, sebanyak 6 dari 7 provinsi atau persentasenya 66,32%, kabupaten/kota masih berada diatas paramater nasional. (OL-7)