Pembangunan Keluarga Penting untuk Cegah Stunting

PERMASALAHAN stunting masih menjadi ranjau yang menghambat pembangunan manusia Indonesia. Berdasarkan data hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67%. Angka tersebut masih cukup tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penanganan stunting merupakan prioritas nasional. Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan agar prevalensi stunting ditekan serendah-rendahnya dengan target 14% pada tahun 2024.

Karena itu, menurut Muhadjir, diperlukan langkah terobosan untuk mengatasinya. Dia mengatakan, untuk mengatasi permasalahan stunting yang terpenting adalah dimulai dari keluarga.

Permasalahan stunting, imbuh Muhadjir, sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Oleh karenanya pembangunan keluarga sangat diperlukan untuk mencegah stunting.

"Kita punya pekerjaan yang jauh lebih berat yaitu menyiapkan rumah tangga. Itu tidak kalah penting karena justru segala sesuatu harus dimulai dari penyiapan pasangan rumah tangga, keluarga baru terutamanya," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (31/10).

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan, sebagai langkah untuk menyiapkan rumah tangga baru yang sehat, matang secara mental dan ekonomi, dan bisa menyiapkan generasi yang unggul, pemerintah telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector penanganan stunting dengan utamanya pembangunan keluarga.

Baca juga : Muda Konsumsi Kedelai, Tua Sehat Bugar 

Selain itu, Muhadjir mengatakan, Kemenko PMK telah menyiapkan program bimbingan perkawinan (bimwin) secara holistik dengan melibatkan semua kementerian dan stakeholder terkait dalam pembangunan keluarga

"Sekarang kita arahkan agar semua pihak terlibat dalam bimbingan perkawinan. Tidak hanya domain Kementerian Agama. Tetapi lebih esensial mencakup banyak hal, seperti kesehatan reproduksi, kesehatan rumah tangga, ekonomi keluarga, sanitasi keluarga dan seterusnya," terangnya.

Muhadjir menjelaskan, keterlibatan kementerian terkait dalam bimbingan perkawinan guna mewujudkan pembangunan rumah tangga dan keluarga baru yang matang. Seperti kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam program pengembangan keterampilan kerja dan kartu prakerja khusus pengantin baru, kerja sama dengan Kemenkop UKM dalam hal akses modal dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pengantin baru.

"Ini dilakukan agar kita bisa siapkan rumah tangga indonesia betul-betul siap," cetus dia.

Muhadjir menegaskan, keluarga sebagai unit lembaga terkecil dalam suatu negara dan merupakan cerminan keadaan negara. Karena itu kesuksesan pembangunan keluarga akan menentukan arah kemajuan negara.

"Kalau kita ingin membuat negara bagus maka perbaguslah keluarganya, kalau kita inginkan negara makmur maka makmurkanlah keluarga. Kalau kita ingin bangsa selamat maka selamatkanlah keluarga indonesia," pungkasnya. (OL-7)