Mahasiswa Pelototi Dana Penanggulangan Pandemi

RK/JS/N-3
20/9/2020 05:27
Mahasiswa Pelototi Dana Penanggulangan Pandemi
Ilustrasi(MI/Duta )

TOTAL dana penanggulangan covid-19 di Riau mendapat dukungan APBD hingga Rp474 miliar. Namun, ketika menyelisik satu, dua mata anggaran, Zulkardi menemukan kejanggalan.

“Salah satunya harga hand sanitizer yang dipatok sebesar Rp300 ribu per unit. Padahal, harga satuannya di pasaran hanya Rp40 ribu,” ujar koordinator Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau Peduli Korupsi.

Kejanggalan inilah yang membuat aliansi turun ke jalan selama dua hari terakhir. Kemarin, mereka berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Riau menuntut pengusutan dana penanggulangan covid-19.

Dugaan versi lain diungkapkan anggota DPRD Pekanbaru, Roni Pasla. Dia mempertanyakan penggunaan dana refocusing covid-19 sebesar Rp115 miliar dari APBD Pekanbaru.

“Saat ini, realisasi penggunaan dana diperkirakan baru dipakai sebesar Rp10 miliar- Rp12 miliar untuk bantuan sosial sembako. Sisanya, belum ada laporan dan koordinasi dengan DPRD lagi,” tuturnya.

Ia juga mempertanyakan soal dana insentif untuk tim medis dan pembelian perlengkapan medis. “Itu kan pengeluaran terbesar, tapi sampai sekarang belum ada laporannya,” tambah Roni.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Yuliani Nazir menyatakan 48 rumah sakit rujukan di provinsi ini berhak mengajukan dana insentif. “Sebanyak 15 rumah sakit mengajukan ke APBN, 21 rumah sakit ke provinsi, dan 9 rumah sakit ke kabupaten atau kota.”

Untuk insentif yang diajukan ke APBD provinsi, pihaknya sudah menggulirkan dana sebesar Rp4,7 miliar.

Di Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Klaten terus memperbesar kemampuan pendanaan untuk penanggulangan pandemi. Refocusing anggaran sudah bisa dituntaskan dengan kemampuan dana mencapai Rp220 miliar.

Dana itu digunakan untuk berbagai program, di antaranya jaring pengaman sosial, subsidi bunga untuk pelaku UMKM, dan pemberian potongan tagihan air PDAM. Selain itu, juga untuk mendukung kartu Indonesia sehat dan membantu pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan.

“Hingga saat ini, pemkab telah menyalurkan jaring pengaman sosial untuk 60.000-an warga terdampak pandemi,” kata Bupati Sri Mulyani.

Di depan pengurus Perkum- pulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Klaten, dia meminta aparat desa ikut aktif dalam
menyosialisasikan protokol kesehatan. “Pandemi belum mereda. Warga diminta tetap waspada.”

Sri Mulyani berharap sinergi dan koordinasi antara pemkab dan Papdesi yang telah berjalan baik dapat ditingkatkan. “Peran aktif Papdesi dalam pembangunan daerah ini sangat diharapkan guna mewujudkan Klaten yang keren, maju, mandiri, dan berdaya asing.” (RK/JS/N-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Kardashian
Berita Lainnya