Bappenas Usulkan 4 Strategi Kebijakan Mengelola Perikanan & Udang

STAF Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan/Perencana Utama Bappenas Gellwynn Jusuf, mengusulkan empat cara untuk mengelola perikanan dan udang yang berada di Laut Arafura yang dapat diterapkan sebagai strategi kebijakan.

"Pertama, diperlukan kajian/riset Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP). Kedua, kapal wajib melaporkan data hasil tangkapan per hari dan per lokasi," kata Gellwynn saat Workshop Hasil Kajian Bio-Ekonomi Perikanan Udang d WPP 718 yang diadakan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

Baca juga: Lahan Pascatambang Tanah Liat di Tuban Jadi Kebun Pisang Cavendish

Selanjutnya, yakni membangun Branding Udang di Laut Arafura. Dan keempat, membangun kemitraan antara Pemerintah dengan Industri Perikanan Udang. Selain itu memberikan kesejahteraan bagi nelayan.

“Nelayan juga perlu mendapatkan kesejahteraan dari kegiatan mereka, sehingga kebijakan bisa lebih implementatif di lapangan. Selesai menangkap udang, kita minta nelayan untuk melaporkan tangkapan mereka. Dengan demikian, pembangunan data base dapat diwujudkan secara optimal," jelasnya.

Pengumpulan data hasil tangkapan juga menjadi penting untuk sinkronisasi data serta menjaga sumber daya ikan dengan pertumbuhan ekonomi untuk perekonomian nelayan maupun pengusaha rumahan. Selain itu untuk menjaga ekosistem di 11 wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPP-RI).

"Data menjadi penting karena perencana pengelolaan perikanan secara lengkap dan jelas disebutkan harus mengelola perikanan berbasis ilmu pengetahuan sains. Dengan melakukan penelitian sehingga memerlukan data," jelas Gellwynn.

Di kesempatan yang sama Peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB), Akhmad Fauzi mengatakan, resource rent tax merupakan komponen penting dalam pengelolaan perikanan karena bisa menjadi driving force terjadinya over exploitasi (OA).

"Namun di sisi lain bisa menjadi instrumen pengendalian keberlanjutan (MEY). Apalagi, penentuan resource rent tax atau RRT (PNBP) dalam perikanan sangat kompleks, " ungkap Akhmad. (OL-6)