Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SISTEM pengawasan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), SiPongi, yang dikembangkan Direktorat jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi rujukan utama informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia. Publik dapat langsung mengakses informasinya setiap saat melalui laman sipongi.menlhk.go.id.
Sistem informasi SiPongi menjadi dasar untuk mencegah terjadinya karhutla melalui deteksi dini hotspot/titik panas, serta menjadi sumber informasi paling valid untuk masyarakat.
"Karena sering terjadi salah pengertian di masyarakat terkait hotspot. Masyarakat seringkali mengira bahwa hotspot atau titik panas sama dengan firespot atau titik api, padahal berbeda. Sehingga perlu ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hotspot dan firespot ini. Data lengkap hotspot dan firespot ada di SiPongi," kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Basar Manullang, Kamis (20/8).
Basar menjelaskan bahwa SiPongi memiliki sumber data yang berasal dari empat satelit yaitu Terra Aqua, NOAA, SNPP, dan Landsat 8, serta data cuaca dari BMKG.
Data dalam SiPongi juga lebih akurat karena mengandung informasi tentang lokasi hingga tingkat desa beserta status lahannya. Data juga diselaraskan setiap 30 menit, sehingga data hotspot yang dihasilkan aktual (near-real-time/mendekati waktu sesungguhnya).
"Aplikasi SiPongi masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari KemenpanRB, dan kemudian mendapatkan penghargaan Top 45, yang diserahkan langsung oleh Wapres RI Jusuf Kalla pada tahun 2019," tuturnya.
Ke depan, Basar menjelaskan rencana pengembangan SiPongi menjadi SiPongi+. Hal ini dilakukan agar informasi Karhutla dari SiPongi+ semakin dapat diandalkan, melalui sejumlah penambahan fitur dan penyempurnaan.
Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderajaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) M. Rokhis Khomarudin mengatakan perlunya optimasi penginderaan jauh untuk peningkatan kualitas data dan informasi Karhutla.
Baca juga : Pengusaha Sawit di Kalsel Nyatakan Komitmen Atasi Karhutla
"Kita menggunakan banyak satelit untuk melakukan pemantauan Karhutla agar tidak ada momen Karhutla yang terlewatkan. Karena setiap satelit akan mengambil indera atau gambar ketika melewati wilayah Indonesia dan mengirimkannya ke pengolah data. Semakin banyak satelit, maka persentase pemantauan Karhutla semakin tinggi," paparnya.
Rokhis menambahkan, optimasi SiPongi bisa digunakan sebagai sistem pengambilan keputusan dalam penanggulangan Karhutla di Indonesia, antara lain peringatan dini, pemantauan, pemetaan lahan dan hutan bekas terbakar.
"SiPongi sangat tepat dan akurat menjadi rujukan informasi karhutla," tegas Rokhis.
Tenaga Ahli Menteri LHK Afni Zulkifli mengungkapkan kecepatan informasi dan ketepatan data, menjadi kebutuhan publik di era digitalisasi saat ini. Di sisi lain terdapat tantangan, karena masyarakat masih mengedepankan ketertarikan pada 'badnews is goodnews', dan kurang pemahaman terkait istilah tekhnis kerja pengendalian karhutla.
"Tugas kita adalah bagaimana agar masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang valid dan akurat, tapi juga harus mendapatkan edukasi tentang sistem kerja pengendalian karhutla," lanjutnya.
Menurut Afni, data dan informasi yang cepat dan tepat dapat menjadi rujukan untuk menyimpulkan apa yang sedang terjadi terkait Karhutla, membantu pengambilan dan evaluasi kebijakan, serta dapat menggerakkan keterlibatan semua pihak untuk mendukung operasi kerja pencegahan karhutla.
"Sipongi sangat tepat menjadi rujukan utama yang diambil dan dipercaya oleh masyarakat tentang data karhutla. Tantangannya adalah membuat masyarakat percaya itu tentu tidak mudah. SiPongi harus terus berinovasi, informatif dan responsif. Sehingga upaya pencegahan menjadi semangat semua pihak, karena mencegah lebih baik daripada memadamkan," katanya. (OL-7)
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved