Penurunan Stunting Fokus di 10 Provinsi

SEPULUH provinsi dengan jumlah terbanyak kasus gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis (stunting) di Tanah Air akan dijadikan fokus program penurunan.  

“Kita fokus saja menurunkan angka stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi tertinggi,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, saat membuka rapat terbatas mengenai percepatan penurunan stunting yang dihadiri menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sepuluh provinsi dengan kasus stunting tinggi yang dimaksud Presiden ialah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Presiden meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan gubernur di 10 provinsi tersebut fokus mengurangi angka kasus stunting. Program penurunan itu juga harus sampai ke bupati, wali kota, hingga kepala desa.

Presiden mengatakan angka kasus stunting yang mencapai 37% pada 2013 sudah turun menjadi 27,6% pada 2019. “Ini ada penurunan cukup lumayan, tapi saya kira tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita, seperti yang saya sampaikan ke Menteri Kesehatan, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%,” ujarnya.

Untuk diketahui, stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek jika dibandingkan dengan tinggi anak-anak seusianya. Gangguan ini dapat terjadi akibat kekurangan gizi pada masa 1.000 hari pertama kehidupan.

Organisasi Kesehatan Dunia sebelumnya menempatkan Indonesia di posisi ketiga dalam daftar negara dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia pada 2017 dengan angka kasus mencapai 36,4%.

Presiden menambahkan kegiatan sosialisasi dan edukasi soal pencegahan stunting harus digencarkan. “Aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting,” pungkasnya.

Digenjot

Seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden tersebut, Menteri Sosial Juliari Batubara menekankan bahwa upaya penurunan angka stunting tidak akan kendur meski dalam kondisi di tengah pandemi.

Mensos mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal edukasi dan sosialisasi stunting kepada masyarakat. “Kami tadi meminta kepada Bapak Menteri Kesehatan agar memberikan modul pembelajaran kepada para tenaga pendamping keluarga penerima manfaat PKH. Dengan begitu, mereka akan memiliki tambahan ilmu terkait pencegahan stunting di keluarga,” ujar Juliari.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan Kemenkes saat ini tengah menggerakkan personelnya untuk menyukseskan program-program penurunan angka stunting dengan memperhatikan protokol kesehatan. ”Pada hakikatnya nantinya ditujukan untuk mencapai penurunan angka stunting 14% di 2024,” pungkas Menkes. (H-1)