Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membahas Program Organisasi Penggerak (POP). Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan komisi antirasuah akan segera mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap program yang belakangan menuai polemik itu.
"Saya bersama Wakil Ketua KPK lainnya, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar beserta Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan dan jajaran di Kedeputian Pencegahan, memberikan catatan dan masukan terkait program, serta akan menindaklanjutinya dengan membuat kajian," kata Firli Bahuri, Kamis (30/7).
Baca juga: Kunjungi Bogor, Nadiem Pantau PJJ di Sekolah
Pertemuan pimpinan komisi antirasuah dengan Kemendikbud itu digelar di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/7) siang. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 1 jam.
Dari kementerian diwakili Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan Syafril dan Inspektur Jenderal Chatarina Girsang yang memaparkan mekanisme dan tahapan yang telah dilakukan dalam program POP.
Firli menyampaikan beberapa hal yang dibahas secara intensif dalam pertemuan yakni terkait verifikasi calon pemenang proposal POP, keterlibatan pemangku kepentingan lain seperti BPKP dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota, serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban program.
Firli mengatakan KPK akan segera melakukan kajian terkait POP dalam rangka pengawasan program pemerintah. KPK pun meminta Kemendikbud untuk membuka data serta informasi untuk kajian nantinya.
"Rekomendasi lengkap terkait program POP akan kami sampaikan setelah kami menyelesaikan kajian. Kami juga meminta kerja sama dari Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim KPK," ucap Firli.
Seperti diberitakan POP yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim menuai polemik setelah sejumlah organisasi masyarakat mundur dari program tersebut.
Tiga organisasi itu yakni Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Ketiga organisasi menyatakan mundur lantaran mempertanyakan kredibilitas organisasi penggerak yang lolos dalam proses verifikasi.
Kriteria pemilihan organisasi dan lembaga pendidikan yang lolos pengajuan proposal dinilai tidak transparan. Program itu juga dinilai akan sulit efektif di masa pandemi covid-19 saat ini. (H-3)
