Kebebasan Beragama Alami Kemunduran

KEBEBASAN beragama di Tanah Air dinilai mengalami kemunduran di tengah kemerosotan demokrasi di Indonesia maupun dunia. Menguat nya doktrin keagamaan yang bersifat otoritarian disebut sebagai penyebab.

Penilaian itu antara lain dikemukakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi virtual bertajuk Kebebasan Beragama: Mitos atau Fakta? yang dihelat Muslimah Reformis Foundation, kemarin. “Dalam tahun-tahun terakhir, memang muncul kesimpulan para sarjana bahwa Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi seiring demokrasi yang merosot di dunia,” ujarnya.

“Nah, apakah kemunduran demokrasi itu berjalan dengan kemunduran hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama? Tampaknya iya,”
imbuh Usman.

Dia merujuk laporan berbagai organisasi seperti Wahid Institute, Maarif Institute, dan Setara Institute, yang memperlihatkan kemunduran In do nesia dalam kebebasan beragama. Berbagai lembaga internasional seperti Freedom House dan Pew Research Center menyimpulkan hal serupa.

“Kebebasan beragama di Indonesia, sulit untuk disanggah, memang sedang menghadapi apa yang dikatakan oleh Profesor Tim Lindsey sebagai sebuah krisis. Kekuatan konservatif begitu menguat,” jelas Usman.

Dia mencontohkan kasus yang belakangan muncul di Kuningan, Jawa Barat, ketika Bupati Kuningan, atau negara, berkolaborasi dengan ormas menyegel area makam masyarakat adat setempat. Situasi-situasi seperti itu memburuk ketika pandangan-pandangan sempit dari kelompok-kelompok agama yang konservatif bertemu dengan kebijakan pemerintah.

Ketua Umum Yayasan Indonesia Conference on Religion and Peace Musdah Mulia menjelaskan beberapa hambatan kebebasan beragama di Indonesia, antara lain menguatnya doktrin keagamaan yang bersifat otoritarian. Doktrin seperti itu menguat setelah memasuki era reformasi 1998.

Dia juga menyoroti penyegel an pembangunan makam kelompok adat Sunda Wiwitan di Kuningan, yang mencerminkan masih rendahnya toleransi beragama. Padahal, konstitusi merangkum semua kelompok agama dan kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di Tanah Air.

Musdah mendorong organisasi-organisasi keagamaan besar yang moderat, seperti Muhammadiyah dan NU, lebih menggencarkan pandangan mereka sampai ke level akar rumput.

Pentingnya Pancasila

Secara terpisah, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Antonius Benny Susetyo menilai penurunan indeks kerukunan beragama merupakan bukti pentingnya pemantapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Tanpa itu, bukan hanya menyangkut religiositas, keberagaman juga semakin terancam.

Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI Romo PC Siswantoko pun menyayangkan kemunduran kebebasan beragama. Hal itu bisa berdampak buruk dan bisa menimbulkan masalah, termasuk ketika berlangsung pilkada di 270 daerah, Desember mendatang.

Di sisi lain, Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti tak sepakat dengan anggapan kebebasan beragama di Indonesia mundur. Menurutnya, banyaknya kekerasan atas nama agama ialah akibat perilaku elite yang menggunakan instrumen tersebut untuk ke- pentingan politik sesaat.

“Dan kekerasan itu tidak hanya dilakukan oleh kelompok agama tertentu, khususnya Islam. Banyak kekerasan pelakunya nonmuslim dan umat Islam kemudian menjadi korban,” kata Mu’ti. (Cah/Che/X-8)