Tingkatkan Partisipasi Warga Cegah Karhutla

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan peningkatan partisipasi Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui pendekatan masyarakat berkesadaran hukum (paralegal) merupakan tahapan penting dalam jalan panjang memantapkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen.

Demikian disampaikan Siti terkait dengan pertemuannya dengan Gubernur Riau Syamsuar dan Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Efendi dalam rangka pemantapan upaya pencegahan karhutla, melalui keterangan resmi, kemarin.

Menurut Siti, setelah karhutla 2015, berbagai langkah koreksi atau corrective action telah dilakukan. Selain dalam bentuk berbagai kebijakan krusial dan peningkatan operasional kerja tim satgas karhutla, telah dilakukan peringatan dini antisipasi ancaman karhutla.

Provinsi Riau dikatakan Siti mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. “Kita mendapatkan solusi dari perjalanan rumit karhutla di Riau. Kita banyak belajar di kejadian 2015 dan akan terus kita tingkatkan lebih baik lagi ke depan,” jelasnya.

Provinsi Riau, lanjutnya, sudah memiliki sistem dasbor pemantau karhutla yang baik sehingga mampu berkolaborasi dengan Manggala Agni, BPBD, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan sistem pengendalian karhutla dalam kerja Satgas Karhutla Riau.

“Dari perjalanan panjang karhutla 10-13 tahun, Riau punya kekhususan. Istilah saya ada fase kritis pertama sejak Maret- Mei. Fase kedua kita harus hati-hati mulai akhir Juni hingga akhir Oktober. Semua ini bisa dideteksi,” ungkap Siti.

Karena itu, pencegahan karhutla di Riau sudah dilakukan KLHK bersama BPPT dan para mitra sejak 13 Mei sampai 30 Mei dengan teknik modifikasi cuaca, untuk rekayasa jumlah hari hujan guna membasahi gambut serta mengisi embung dan kanal.

Selanjutnya dalam waktu dekat modifikasi cuaca akan dilakukan BNPB dan BPPT sebagai antisipasi fase kritis II karhutla yang diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berpuncak pada Agustus mendatang.

Kemarau

BMKG mengatakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada akhir Juni 2020, 64% wilayah di Indonesia sudah memasuki musim kemarau.

“Jadi, masih ada 36% wilayah kita yang musim hujan,” kata Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari saat konferensi video yang dipantau di Jakarta, kemarin.

Wilayah-wilayah yang berada pada musim hujan tersebut masih berpotensi mengalami curah hujan yang tinggi. Curah hujan tinggi juga dapat terjadi pada daerah yang musim kemaraunya belum teridentifikasi.

Terkait dengan curah hujan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang baru saja dilanda banjir bandang, BMKG melihat curah hujan cukup tinggi di daerah tersebut hampir sepanjang tahun. 

“Hampir sepanjang tahun curah hujannya di atas 50 milimeter dan puncak hujan di daerah Kecamatan Masamba, yaitu akhir Maret dan Juni,” ujarnya. (Ata/Ant/H-3)